Menakar Masa Depan Papua Demi Kedaulatan NKRI

Dialog interaktif Zoom Meeting, bertema ”Menakar Masa Depan Papua", yang cukup menyita perhatian berbagai elemen.

Jakarta, Akuratnews.com – Sejumlah masalah masih menjadi topik pembicaraan bagi sejumlah kalangan, terkait masa depan Papua. Terutama sejak diberlalukannya Otonomi Khusus (Otsus), yang ditujukan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam video interaktif Zoom Meeting, bertema ”Menakar Masa Depan Papua" Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019 Reno Mayor mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan Otsus Papua. Namun, kenapa masyarakat Papua masih hidup tidak sejahtera di atas kekayaan alamnya?

"Saya pikir penerapan masih kurang tepat sasaran, sehingga sebagian masyarakat dimanja dengan Dana Otsus sebagian lagi tidak atau belum tersentuh. Sedangkan, mentalitas berjuang, kesadaran untuk bersaing, dan kualitas SDM belum merata," ujarnya dalam dialog, (14/6).

Lebih jauh, dia mengatakan Pemerintah harus ajarkan kepercayaan diri dan kesiapan bersaing bagi masyarakat Papua. Karena hal tersebut tidak diajarkan di bangku sekolah, maka sebaiknya ajarkan melalui sekolah di Papua. "Berikan akses pendidikan yang sesuai bagi situasi wilayah kami. Lalu, lakukan pemerataan dan tepatkan sasaran dalam penyerapan Dana Otsus," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Indonesia Dr. Chusnul Mariyah mengatakan, Eksploitasi SDA misalnya, Indonesia punya UU dimana dalam pengelolaannya, sepuluh persen milik daerah. Sayangnya, selalu diperjualbelikan. "Tolong kunci pasal tersebut agar 10% tidak diperjualbelikan, dan tunainya didapatkan dari dividen. Dalam memperkuat daerah Papua, pendekatan legal memang mudah namun tidak kontekstual," jelasnya.

"Saat ini Papua dibelenggu 3 oligarki: politik, ekonomi, sosial. Jangan jadikan Papua sebagai ladang project oriented oleh oknum politik. Truth and reconciliation harus dilakukan, dan ikhtiar melalui interfaith dialogue. Perbedaan pendang tentu boleh, namun jika ada _self determination_ yang merusak kedaulatan tentu juga ada aturan hukumnya,' tambahnya.

Memberi gambaran tentang cara pandang Tokoh Pemuda Papua Boy Markus Dawir mengatakan, cara pandang para pemuda Papua saat ini terbagi menjadi 2, yakni teman-teman yang mendukung NKRI dan yang bersebarangan dengan NKRI. Rata-rata, teman-teman berseberangan ini merasakan tidak hadirnya negara dalam masyarakat Papua, terutama minimnya kesempatan pemuda Papua menjadi ASN, TNI, atau POLRI dan bagian lainnya sehingga bergabung dengan kelompok separatis.

"Tergantung keseriusan negara apakah mau menginventarisasi permasalahan besar hingga permasalahan kecil, seperti kasus HAM yang tidak kunjung selesai hingga kini. Hal seperti ini bisa menjadi bom waktu. Lakukan cara yang baik, bermartabat, toh kami sudah sampaikan rekomendasi kepada negara dan semoga ditindaklanjuti sesuai aturan hukum," ungkapnya.

Menanggapi pembicaraan Duta Besar RI Prof. Dr. Imron Cotan (Duta Besar RI) menyampaikan, di era padat teknologi dan media kini, semua berusaha memonopoli kebenaran. Dari perspektif hukum dan sejarah, harus kita akui bahwa ada kesalahpahaman isu Papua di Indonesia. Pertama, Papua dianggap sebagai entitas politik tersendiri, bahwa Indonesia mengintegrasi Papua.

"Mengenai tuduhan rasisme, diskriminasi, seperti yang disuarakan kelompok separatisme, hal tersebut adalah salah tuduh. Tidak sepenuhnya terjadi. Ya, memang ada beberapa oknum, namun mayoritas merasakan good under NKRI. Asumsi-asumsi separatisme itu hanyalah dibangun oleh ilusi. Saat ini pun, sejak adanya UU 21/2001 Otsus (Otonomi Khusus) Papua, seluruh jabatan publik di provinsi Papua telah diduduki oleh OAP (Orang Asli Papua). Mari kita duduk bersama membicarakan permasalahan Papua tanpa membahas status politik Papua," paparnya.

Sementara itu Senior Pamong Papua Michael Manufandu mengatakan, sejak tahun 2012-2013 Presiden SBY telah siapkan 1000 anak untuk belajar di universitas agar lebih konstuktif, _to be the leader of tomorrow._ Otsus telah membangun wilayah-wilayah yang terisolasi karena keadaan geografis, sehingga terjadi interaksi penduduk, atau pembauran serta menghadirkan pemerintah disana.

"Pemerintah juga telah melimpahkan wewenang, menyerahkan anggaran untuk memampukan rakyat, sehingga Pemda memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya. Infrastruktur sekarang juga sudah jauh lebih baik sejak pembangunan oleh Bapak Jokowi," imbuhnya.

Menanggapi perbincangan yang cukup menarik tersebut, Deputi Kominfo BIN Dr. Wawan Hari Purwanto mengungkapkan, saat ini, Indonesia sedang melakukan percepatan-percepatan segala bidang, sekolah, fasilitas, energi, air bersih, kebutuhan pabrik, perbatasan Papua, yang secara prinsip mempercepat penyetaraan Papua dengan provinsi lainnya. Terlebih saat ini jelang PON Papua, negeri ini juga membangun fasilitas olahraga dengan standar dunia. Dikerjakan secara holistik demi mewujudkan keadilan sosial.

"Kita lihat kreatifitas di Papua, telah diberdayakan sebagai kawasan ekonomi khusus yang terkenal di dunia, kita dorong agar tumbuh cepat, termasuk penguatan distrik-distrik. Pendekatan ekologis, SDM digenjot habis, sebagaimana Reno Mayor penerima Bidik Misi sejak SMA," paparnya.

"Evaluasi Otsus terus dilakukan dengan melibatkan OAP. Jika ada yang merasa masih belum tersentuh, mohon dimaklumi karena begitu luasnya wilayah Papua," pungkasnya.

Sebagai informasi dialog interaktif fengan fasilitas Zoom Meeting, selain melibatkan para pembicara turut diikuti peserta webinar mencapai 100 pengguna, dari berbagai latar belakang.

Penulis:

Baca Juga