Menang Gugatan di ICSID, Indonesia Kirim Sinyal Bagi Para Investor Nakal

Jakarta, Akuratnews.com - Gugatan investasi yang dilayangkan dua perusahaan tambang asing, Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di forum arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang berkedudukan di Washington DC, AS dimenangkan pemerintah Indonesia.

"Indonesia terhindar dari klaim sebesar 1,3 miliar dollar AS atau sebesar Rp18 triliun," ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di Jakarta, Senin (25/3).

Komite ICSID yang diwakili Dominique Hascher, Professor Karl- Heinz Böckstiegel serta Professor Jean Kalicki menolak seluruh permohonan annulment of the award yang diajukan penggugat dalam perkara nomor ARB/12/14 and ARB/12/40.

"Kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini bersifat final, berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh penggugat," ujar Yasonna.

Yasonna dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Muzhar dan tim Ditjen AHU bertindak sebagai pengacara negara.

"Kemenangan ini juga memberi sinyal pada investor-investor nakal yang tidak berniat baik saat akan berinvestasi di Indonesia," imbuh Yasonna.

Dirjen AHU, Cahyo Muzhar menambahkan, neraca kedua perusahaan saat ini menunjukkan tidak mampu bayar.

"Tapi tidak pailit ya. Dan mereka ada third party funding. Ini yang akan kita bicarakan lagi," ujar Cahyo.

Untuk diketahui, Perkara ini bermula saat dua penggugat Churchill Mining Plc (Inggris) dan Planet Mining Pty Ltd (Australia) menuding pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, melanggar poin perjanjian bilateral investasi pada 2010.

Tudingan itu muncul setelah Pemkab Kutai Timur mengekspropriasi 350 kilometer persegi lahan tambang batubara yang terletak di Kecamatan Busang.

Kebijakan ekspropriasi dilakukan dengan mencabut Kuasa Pertambangan (IP) atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi anak perusahaan Churcil Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Dua perusahaan tambang asing tersebut menuding, melalui ekspropriasi, mereka merugi. Mereka kemudian mengajukan gugatan sebesar 1,3 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 18 triliun.

Pada 6 Desember 2016, tribunal arbitrase sudah memutuskan menolak gugatan dua perusahaan itu. Bahkan, arbitrase mengabulkan permohonan Indonesia agar penggugat membayar penggantian biaya perkara, yakni sebesar 9,4 juta dolar AS. Nilai penggantian itu merupakan yang terbesar sepanjang sejarah putusan dari ICSID.

Tidak terima pada putusan, dua perusahaan itu kembali mengajukan permohonan pembatalan putusan itu ke Konvensi ICSID.

Akhirnya, melalui perjuangan panjang, tanggal 18 Maret 2019, Komite ICSID menegaskan kemenangan Pemerintah Indonesia lewat sebuah keputusan final dan berkekuatan hukum tetap (decision on annulment).

"Ini sekaligus bukti bahwa pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan di dalam pengelolaan pada sektor pertambangan," pungkas Yasonna.

Penulis: Rianz

Baca Juga