Mendagri Belum Terbitkan Surat Pemberhentian Ahok Dipertanyakan Komisi II

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Jakarta, Akuratnews.com - Anggota Komisi II DPR  Yandri Susanto mengaku mempertanyakan sikap Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo, yang hingga saat ini belum memberikan surat pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta ditengah masa cuti kampanyenya yang sudah habis dan juga kasus yang sedang dihadapai oleh Ahok.

Menurutnya, bila dikembalikan ke UU nomor 23 tahun 2014 disitu jelas disebutkan dimana ancaman hukuman Ahok mencapai 5 tahun maka seharusnya sudah diberhentikan sementara. Namun, Mendagri berkilah pemberhentian itu menunggu tuntutan Jaksa.

"Yang kita enggak tahu sekarang, apakah jaksa atau hakim sudah berkirim surat ke mendagri? Kalau tidak berkirim, ada apa ? Nah itu jadi pertanyaan. Sementara sidangnya sudah kesembilan," kata Yandri di gedung DPR, Rabu (8/2/2017).

"Dan waktu itu kan jaksa sudah membacakan dakwaannya sebenarnya. Dengan ancaman 4-5 tahun," ungkapnya.

Jika Mendagri mau berpegang dan patuh kepada UU yang ada, tandas dia, maka Ahok harus diberhentikan sementara.

Sebab, putusan itu akan juga berpengaruh pada proses tahapan Pilkada yang akan digelar pada 15 Februari 2017 mendatang.

"Pilgub DKI memang berbeda dengan Pilkada lain. Kalau yang lain siapa suara terbanyak langsung terpilih. Kalau DKI 50 persen plus 1. Artinya setelah tanggal 15 Februari enggak sampai (50+1) maka akan ada tahap 2,"

"Kalau Ahok masuk putaran kedua. Otomatis harus cuti kembali di luar tanggungan negara sesuai UU nomor 10 tahun 2016," tegasnya.

Menurutnya, cuti tersebut juga tidak melalui keputusan. Justru, kalau Ahok diberhentikan sementara maka DPR mengapresiasi langkah Kemendagri.

"Nah kenapa sampai hari ini tidak keluarkan surat itu? Apa ada keraguan atau keberpihakannya. Itu yang kita mau tanya di komisi II kalau ada raker," pungkas politikus PAN ini. (Aulia)

Penulis:

Baca Juga