Mendagri Ogah Keluarkan Diskresi Terkait Polemik Status Ahok Tanpa Dasar Hukum Kuat

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Ombudsman RI membahas polemik status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tjahjo mengatakan, dirinya mencatat semua masukan dari tim Ombudsman.

“Kami mencatat semua masukan-masukan seluruh anggota Ombudsman yang memberikan saran dan pandangan,” kata Tjahjo seusai pertemuan di Kantor Ombudsman, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Dalam pertemuan itu Tjahjo mengungkapkan, memang ada yang bertanya kenapa Kemendagri tidak mengeluarkan diskresi terkait polemik Gubernur DKI Jakarta saat ini yang kembali dijabat Ahok.

“Inikan negara hukum, kalau kami keluarkan diskresi tanpa ada dasar hukum yang menurut pandangan Kemendagri tidak kuat, kami bisa digugat balik,” ungkapnya.

Tjahjo mencontohkan saat ia memberhentikan secara tidak hormat bupati yang tertangkap  dalam kasus narkoba.

“Contoh diskresi saya memberhentikan dengan tidak hormat bupati yang tertangkap tangan narkoba. Saya sampai sekarang terus digugat sampai di tingkat banding, kasasi, saya kalah,” jelas Tjahjo.

“Jangan sampai pelayanan publik, keputusan kebijakan politik pembangunan di daerah khususnya di DKI yang kepala daerahnya masih berstatus terdakwa ini menimbulkan implikasi permasalahan, itu saja,” tambahnya.

Hingga saat ini Kemendagri tetap menunggu sidang tuntutan terhadap Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. “Saya belum mengambil keputusan. Kalau saya mengambil diskresi tanpa dasar yang kuat kan bisa saja saya digugat,” tukasnya.

Untuk diketahui, Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Penulis:

Baca Juga