Mendes PDTT Perioritaskan Penerima BLT adalah Petani dan Buruh Tani

Masih adanya sejumlah Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang salah sasaran, tentu saja akan membuat kerugian besar baik bagi Kementerian selaku pihak yang menyebarkan maupun pemerintah pusat yang menggelontorkan dana BLT terebut.

Jakarta, Akuratnews.com - Namun kondisi itu tidak terjadi pada instansi Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Di bawah komando Abdul Halim Iskandar, justru kebijakan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mendapat proteksi langsung dari pria yang biasa disapa Gus Menteri itu.

Dari situlah Gus Menteri menetapkan skema prioritas calon penerima bantuan untuk selanjutnya dijadikan pedoman ketentuan bagi seluruh pelaksana dalam menyalurkan BLT.

Dari skema yang telah ditetapkan tersebut, Gus Menteri memastikan penerima BLT Dana Desa terbanyak meliputi para petani dan buruh tani.

Ia menargetkan setidaknya 88 persen anggaran BLT terserap untuk membantu petani dan buruh tani.
Selebihnya, 4 persen untuk nelayan dan buruh nelayan. Sementara itu, buruh pabrik 2 persen, untuk Guru 1 persen dan Pedagang atau UMKM 5 persen.

"Sesungguhnya, kebijakan BLT pemerintah merupakan respons untuk membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19. Kemendes PDTT ingin mempertajam daya guna agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, berimplikasi strategis dan bernilai jangka panjang. Utamanya, terhadap pembangunan ekonomi yang diidentifikasi sebagai aspek paling terdampak coronavirus." keterangan dalam rilis yang diterima Akuratnews.com, Rabu (23/7/2020).

Disebutkan, Gus Menteri memahami betul peta pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia sebagai representasi otoritas penentu kebijakan.

"Gus Menteri memng memahami betul peta pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Dimana, basis ekonomi nasional memiliki determinasi pada bidang pertanian yang secara empirik aktifitasnya lebih terkonsentrasi di kawasan pedesaaan. Sebagaimana keterangan Sosiolog Rahardjo (1999) yang mengutip Pakar Pedesaan Amerika Serikat Paul H  Landis- bahwa desa dapat didefiniskan sebagai suatu lingkungan (ekonomi) yang penduduknya tergantung pada pertanian." lanjut rilis.

Secara kebetulan, pedesaan itu sendiri merupakan lokus utama dari tujuan  kebijakan yang dibidani Gus Menteri  sebagai orang nomor satu di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Dari keterangan diatas, semakin terlihat terang benang merah bahwa inisiatif Gus Menteri menjadikan petani dan buruh tani sebagai prioritas penerima bantuan bukan berangkat dari ruang yang kosong." sambung rilis.

Seperti diketahui, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) telah merilis data sebanyak 6. 862.968 perani dan buruh tani serta 315.028 nelayan dan buruh nelayan telah menerima BLT terhitung sejak 14 Juli 2020. Selebihnya, 156.954 buruh pabrik, 69.532 guru dan 394.345 pedagang atau pelaku UMKM.

Desa Sebagai Lumbung Ketahanan Pangan

Kesinambungan antara Desa dengan aspek pertanian sangat beralasan. Banyaknya lahan dan dukungan geografis lainnya membuat mayoritas masyarakat yang mendiami pedesaan berprofesi sebagai petani. Sehingga, pedesaan sangat identik dengan pengembangan ekonomi berbasis pertanian. Sejatinya, dapat disimpulkan bahwa gagasan tentang ketahanan pangan sangat bergantung pada bagaimana produktifitas pertanian desa. Dan desa adalah lumbung ketahanan pangan yang sesungguhnya.

"Bertolak dari tesis tersebut, kita sudah dapat menalar langkah-langkah yang dilakukan Gus Menteri. Gus Menteri tampak ingin memastikan aliran BLT Dana Desa mengarah langsung kepada pelaku ekonomi dengan potensi dan kontribusi terhadap upaya realisasi ketahanan pangan. Bravo Gus Menteri!" tutup rilis.

Penulis: Eddy

Baca Juga