Diskusi DPP LIRA 2019

Meneropong Visi Indonesia Jokowi: Tantangan Terbesar adalah Menentukan Menteri

Diskusi DPP LIRA Meneropong Visi 5 Tahun Pemerintahan 'Visi Indonesia' Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto Hugeng Widodo).

Jakarta, Akuratnews.com - Jokowi-Ma'ruf Amin sukses memenangkan pemilu 2019. Meski belum dilantik menjadi presiden Periode dua, namun Visi Indonesia yang diusung Jokowi-Ma,'ruf terutama dibidang politik, sosial, ekonomi dan investasi banyak menjadi sorotan publik. Mampukah jokowi membangun Visi Indonesia sebagaimana janji kampanye?

"Tantangan Jokowi yang terbesar adalah menentukan para menteri-menterinya." ujar DR. M. Qodari dari Indobarometer saat diskusi Meneropong Visi 5 Tahun Pemerintahan 'Visi Indonesia' Jokowi-Ma'ruf Amin yang digelar DPP LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Kamis 1 Agustus 2019.

Tantangan itu menjadi syarat bagi pemerintahan Jokowi untuk berhasil membangun Visi Indonesia. Meski tidak mudah, namun persoalan ini menjadi hak prerogratif bagi Jokowi untuk menentukan kriteria calon menteri dalam Kabinet Jokowi Periode Dua.

Sementara syarat kedua adalah hubungan politik antara Jokowi dengan partai yang mengusungnya, seperti Nasdem,Golkar, PKB, dan lainnya. Menurut Qodari, hubungan jokowi dengan partai menjadi titik penentu kesuksesan jokowi.

Radikalisme dan Intoleransi

Berbeda dengan Qodari, Albiner Sitompul (Ketum Jam'iyah Batak Muslim Indonesia) mengatakan radikalisme, intoleransi, dan narkoba masih menjadi persoalan utama bagi pemerintahan jokowi.

"Radikalisme dan toleransi menjadikan kita tidak fokus kepada pendidikan, agama, agraria, kurang berani regulasi dan menganggu ideologi bangsa." ujar Albiner.

Menurut dia, radikalisme, intoleransi, frustasi dan narkoba adalah bagian dari penyakit jiwa maka penanganannya harus melibatkan kementerian kesehatan.

"Radikalisme itu adalah penyakit jiwa," tegas Albiner Sitompul.

Albiner beerpendapat, kementerian kesehatan dimaksud adalah yang khusus menangani persoalan kejiwaan ini. Pemeriksaan faktor kejiwaan adalah hal yang penting.

Selain itu, pengawasan seperti pembinaan, pre-entif-preventif, talenta, dan kearifan lokal seperti tokoh adat, budaya atau ormas merupakan solusi yang efektif mengatasi radikalisme tadi.

"Deradikalisasi masih menjadi pemeran utama mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah nasional pemerintahan Jokowi periode 2019-2014." Kata Albiner.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah dapat melakukan pembinaan baik kuratif-refresif, pengembangan talenta, bahan ajaran dan forum komunikasi nasional untuk membangun harapan 2019-2024.*

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga