Mengapa Bukan Menteri Pertanian yang Pimpin Proyek Lumbung Pangan?

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang lekat dengan kejutan-kejutan. Bagaimana tidak, dalam kabinetnya saat ini, ia justru menunjuk rivalnya dalam dua gelaran Pilpres terakhir sebagai menteri. Ya, siapa yang tidak mengenal Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Dengan adanya pembelahan ekstrem pada Pilpres 2019, mungkin tidak banyak yang terpikirkan bahwa dua insan tersebut justru berada di satu lingkar kekuasaan yang sama saat ini.

Menariknya, kedua sosok yang kerap diposisikan diametral tersebut justru seperti saling menyokong satu sama lain. Bagaimana tidak, pada Januari lalu, ketika Prabowo dihujani kritik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena kerap melakukan perjalanan ke luar negeri, Presiden Jokowi tampil sebagai sosok pembela dengan menyebut perjalanan tersebut sebagai diplomasi pertahanan.

Seolah membalas pembelaan yang didapatkannya, pada 23 April lalu, Prabowo menyampaikan pidato yang berisi kesaksian bahwa Presiden Jokowi terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, serta selalu memikirkan keselamatan rakyat yang paling miskin dan paling lemah.

Melihat momennya, kesaksian tersebut adalah pembelaan atas berbagai kritik yang dilayangkan terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut, khususnya dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Kini, Presiden Jokowi seolah kembali membalas Prabowo. Spekulasi ini setidaknya mencuat karena sang presiden menunjuk Prabowo sebagai pemimpin proyek food estate atau lumbung pangan untuk menjaga kebutuhan pangan Indonesia di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Kendati Kementerian Pertanian (Kementan) tetap dilibatkan dalam proyek ambisius tersebut, anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin tetap menaruh keheranan. Pasalnya, Kementan yang memang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan, serta memiliki SDM di bidang pertanian justru tidak dijadikan sebagai pemimpin proyek.

Lantas, atas keanehan tersebut, gerangan apakah yang tengah terjadi sehingga Presiden Jokowi lebih memilih Prabowo?

Legitimasi yang Dipertanyakan

Sebuah pembelaan dilayangkan oleh Juru Bicara (Jubir) Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada mereka yang mengkritik keras penunjukan Prabowo. Tegasnya, penunjukan dilandasi oleh perspektif pertahanan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam produk hukum tersebut, khususnya Pasal 6, dinyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Ancaman sendiri, terdiri dari tiga macam, yakni ancaman militer, nirmiliter atau non-militer, dan hibrida.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga