Opini

Mengapa Kami Menolak Mendikbud dari CEO Gojek?

Mendikbud, Nadiem Makarim. (foto istimewa).

Penulis: Dr. Miftah el-Banjary MA, (Akademisi)

Akuratnews.com - Kami ini dari kalangan akademisi, dituntut pendidikan S.1 hingga S.3 linear prodinya. Belum lagi, kami harus punya NIDN untuk bisa diakui menjadi dosen aktif, harus aktif mengajar, dan tentu harus ada institusi atau lembaga perguruan tinggi yang harus kami berafiliasi di dalamnya.

Sebagai dosen yang ingin berprestasi dan bersertifikasi, kami harus punya kemampuan bahasa asing -minimal satu penguasaan bahasa asing secara verbal aktif- dan kemampuan menulis dalam bahasa asing pula, sesuai dengan kaidah dan aturan jurnal ilmiah berstandar Internasional. Ini tentu tidak mudah dilakukan oleh semua orang di negeri ini, Pak!

Kami juga harus aktif menulis jurnal ilmiah di level nasional maupun internasional untuk mendapatkan nilai KUM kenaikan jabatan fungsional. Selain punya karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang ber-ISBN di bidang penguasaan keilmuan yang kami kuasai.

Untuk bisa ikut Konferensi Internasional, baik prosiding maupun diterima di Scoupos kami harus menyediakan sejumlah fee register yang tidak sedikit ratusan dollar atau puluhan juta rupiah. Semua itu berbayar, tidak ada yang gratisan. Jarang pun kalau ada yang gratisan.

Sedangkan gaji kami yang cukup pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Beasiswa juga tidak mudah didapatkan meski bagi kami yang aktif menulis dan berprestasi dalam dunia akademis. Saya rasa perlu ada "Orang Dalam" untuk bisa mudah mendapatkan beasiswa atau perlu punya donator khusus. Ini realitas dan empiris yang kami temui di dunia kami.

Semua itu persyarat dan jenjang yang harus kami tempuh sebagai seorang akademisi profesional, hingga bisa sampai ke jenjang professor.

Dan pada akhirnya, jika memang beruntung kami bisa mencapai posisi jabatan sesuai kualifikasinya dalam jabatan lembaga pendidikan yang kami dipegang untuk menentukan arah pendidikan terbaik sesuai keilmuan dan pengalaman kami. Itu proses yang panjang dan tidak mudah yang harus dilewati, Pak!

Belum lagi waktu yang tersita untuk mengajar, menulis, membaca, menganalisa, meneliti hingga pengabdian masyarakat dalam keikutsertaan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang menjadi bagian yang dituntut dalam kewajiban Tri Dharma Pendidikan kita, Pak.

Kami kuliah S.1 Ilmu Pendidikan selama 4 tahun. Belum lagi jenjang S.2 dan S.3 kami memperdalam pemikiran dalam filsafat dan metodologi pendidikan. Menguji teori dan hipotesa secara praktik dan aplikatif.

Kami belajar dan meneliti cara membuat desain rancangan pengajaran, membuat silabus dan kurikulum pendidikan hingga membuat inovasi media pengajaran.

Semua kami lakukan demi menghasilkan out put pendidikan terbaik bagi generasi bangsa yang jauh tertinggal peringkatnya di Asia, apalagi di dunia. Oleh karena itulah, mengapa persyarat dosen itu sangat berat, sebab kualitas dosen akan menjadi penentu kualitas pendidikan kita. Lah, ini bagaimana jika Menterinya bukan seorang pakar pendidikan?!!

Sama halnya, kami para guru dan pengajar di sekolah juga sangat mengharapkan adanya perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia.

Sudah menjadi semacam mantra klasik yang seringkali para pendahulu kami ucapkan bahwa "Setiap pergantian Menteri akan terjadi pergantian kurikulum" itu hal yang wajar masih bisa kami terima.

Namun, kali ini sungguh berbeda, bukan sekedar ganti Menteri, tapi kali ini benar-benar menghentakkan bagi kami, sebab Menteri Pendidikan yang menggantikan bukanlah dari kalangan yang kami tahu platform latar belakang pengalamanya bukan dari seorang pendidik, melainkan dari seorang pengusaha ekonomi digital yang prestasinya cukup kami tahu jasa dan aplikasinya sering kami gunakan.

Bagaimana bisa Mendikbud yang diangkat dari kalangan CEO pebisnis online? Tentu, tantangan dan mekanisme berbeda, antara institusi dan perusahaan berbasis sistem digital? Apa tidak kacau dunia pendidikan kita nantinya jika semua persoalan diselesaikan secara sistem mekanik dan digital? Bagaimana hal ini bisa terjadi dalam dunia pendidikan kita, Pak?!!

Bagaimana apakah dia orang yang benar-benar paham dan telah mengerti cara menyelesaikan persoalan dalam problematika pendidikan yang setiap tahunnya -sejak Indonesia merdeka-selalu diselenggarakan seminar pendidikan yang tak kunjung usai dipikirkan dan dibahas serta diperdebatkan oleh para professor dan pakar pendidikan kita sampai hari ini.

Persoalan pendidikan yang hingga sampai hari ini menggurita adalah sengkarut kompleksitas kurikulum 2013 yang belum kunjung usai, dimana para pengajar dan anak didik terkesan "dijejali" sistem pengajaran yang mereka sendiri kebingungan.

Belum lagi, persoalan anggaran pendidikan dan permasalahan para tenaga honorer yang belum jelas nasibnya, sementara mereka lah yang menjadi tulang punggung kualitas keberhasilan pendidikan di negeri ini, gaji mereka belum dibayar, banyak yang belum diangkat jadi PNS, meski telah mengabdi puluhan tahun, tanpa kejelasan status dan penghasilan.

Apakah bisa orang yang bukan pakar, apalagi tidak pernah bergelut sama sekali dalam tantangan seluk-beluk dunia pendidikan akan menentukan arah visi misi pendidikan ke depannya?!!

Benar, hari ini kita sedang menghadapi tantangan Industrial Revolution 4.0 yang mengharuskan kita siap menghadapi tantangan era digitalisasi dengan Artificial Intelligent/ Kecerdasan Buatan, kami mengerti, mungkin itulah salah satu alasan Bapak memilih seorang yang mengerti tentang tantangan digitalisasi.

Tapi menurut kami, Bapak keliru besar dalam mengambil keputusan!

Jabatan Menteri Pendidikan bukan jabatan politis dan jangan serahkan pada kepentingan politik atau orang yang bukan berkompetensi di bidangnya, sebab pendidikan adalah persoalan investasi dan tanggung jawab moril masa depan bagi generasi kita ke depannya.

Jangan jadikan dunia pendidikan kita semacam "Education Commersial" sebagaimana yang menjadi paham ekonomi Neo-Kapitaslism di negara-negara Barat, Pak!

Bapak, jangan lupa bahwa objek pendidikan itu sendiri tetaplah manusia yang memiliki aspek kompleksitas dan bukan robot rakitan yang bisa diprogramkan oleh mesin digital, secanggih apa pun mesin itu.

Dan anak didik kita bukan anak karyawan dalam perusahaan Unicorn atau driver Go Jek Online yang bisa diatur oleh sistem kompterisasi digital. Jangan posisikan guru dan pengajar sebagai pemberi jasa mengajar yang nantinya ada penilaian skor berbintang dan kejar point harian.

Dan pendidikan ada lah upaya satu-satunya untuk menjadikan manusia itu sebagai insan peradaban. Mesin hanyalah alat dan mesin tidak akan mampu mengantikan fungsi pendidikan bagi manusia. Ingat, manusia adalah khalifah terbaik di muka bumi, tentu pengelolaan pendidikannya harus selektif dan profesional, bukan?

Kami tidak peduli Bapak mau angkat siapa pejabat-pejabat Menteri itu, itu hak dan urusan Bapak! Tapi, satu hal yang harusnya menjadi pertimbangan Bapak dalam hal siapa yang akan diserahi tanggungjawab dalam hal pengelolaan pendidikan bangsa kita?

Jika pengelolaan dan pengambilan keputusan terhadap sistem pendidikan diserahkan bukan pada orang yang tepat, bukan orang yang expert di bidangnya, apalagi belum ada rekam jejak loyalitas serta perhatian seriusnya terhadap dunia pendidikan?

Apakah CSR perusahaan Gojek pernah memberikan beasiswa pendidikan secara Nasional?

Lantas akan jadi apa nasib dan wajah pendidikan kita ke depannya? Sudah terlalu kompleks, Pak persoalan dalam sistem pendidikan kita!

Jika dalam soal kesehatan saja, kita harus selektif dan cermat menentukan dokter dan pengelolaan obat-obatan kimia di rumah sakit. Apalagi dengan masa depan pendidikan yang menjadi cikal bakal penentu masa depan Indonesia di tahun 2024.

Benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah saw: "Jika sesuatu perkara diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya." Dan, tentu hal ini, tidak sama sekali kita harapkan.

Dan Hal ini kami utarakan sebagai sebuah kritikan kontrubutif berdasarkan analisa dan pandangan kami dari para pendidik yang ingin Indonesia lebih baik dan tercerahkan.*

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang..

Penulis: .....
Editor:.......

Baca Juga