Menggugat Kebijakan Negara Ditengah Pandemi

Ilustrasi
Ilustrasi

AKURATNEWS - Belakangan, seringkali kebijakan negara yang diputuskan oleh institusi seringkali dijadikan polemik berkepanjangan, saling gugat menggugat seringkali terjadi.

Sebagai contoh keputusan TWK yang diprotes dan melalui berbagai jalur, lewat komnas HAM, Ombudsman, mungkin kedepan lewat PTUN dan lain-lain.

Demikian disampaikan Zulfikar, Presidium Sinergi Indonesia Harmoni, dalam keterangan tertulis, Jum'at, 23 Juli 2021.

Menurut dia, hal ini akan membuat kegaduhan dalam bernegara, bisa dibayangkan kalau semua kebijakan negara harus melewati tahapan gugat menggugat diatas, maka akan terhitung seberapa besar energi bangsa yang akan terkuras untuk menghadapi gugatan-gugatan yang mungkin tidak pernah habis.

"Dan berapa nominalkah dana yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menghadapi tiap gugatan tersebut. Sehingga, fungsi pelayanan publik bisa saja terganggu," jelas Zulfikar.

Zulfikar mencontohkan, data menunjukan pada tahun 2020, Ombudsman RI menerima sebanyak 7.204 laporan, menerima konsultasi non-laporan sebanyak 5.538 konsultasi. Dari semua itu, yang diselesaikan hanya 4.103 laporan.

"Dapat diambil kesimpulan dari sekian banyak rekomendasi Ombudsman yang dikeluarkan hanya sebagian kecil yang dieksekusi, dan sebagian besarnya lagi tidak dieksekusi. Ini menunjukan bahwa ada indikasi kualitas keputusan Ombudsman tidak terlau kuat dan tidak memiliki skala prioritas," terang dia.

Kedepan, lanjut Zulfikar, akan melemahkan wibawa lembaga itu sendiri, maka kedepan ombudsman dalam menerima data aduan harus melihat skala prioritas dan urgensi laporan tersebut, apakah menguntungkan kepentingan rakyat.

"Sehingga tidak menambah gaduh ruang publik ditengah pandemi Covid-19 yang sedang memporakporandakan kesehatan dan ekonomi bangsa ini," tutup dia.***

Penulis: Redaksi
Editor: Ahyar

Baca Juga