Menggugat Pasal 65 Undang-undang Cipta Kerja PMKRI Cabang Makassar Gelar Diskusi Online

Ruteng, Akuratnews.com - Akhir-akhir ini, isu dimedia sosial semakain beredar. Salah satunya terkait Omnibus Law ‘’Ruu Cipta Kerja” DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurnama pada senin (5/10/2020).

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia yang sangat lazim dengan sebutan PMKRI Cabanang Makassar menggelar diskusi online bersama Bapak Haposan S. Raja Sinaga. S. H., M.H dari Akademisi UKI Jakarta, Bapak Ansel Masiku. S.H Direktur LBH kendari Dan Ketua PMKRI Pengurus pusat Benidiktus Papa dengan menganggat tema ’’Menggugat Pasal 65 Dalam Uu Cipta Kerja” pada Minggu (25/10/2020)

Herianto Ebong selaku ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar periode 2020/2021 dan Presidium Germas PMKRI Cabang Makassar kepada akuratnews melalui whatsapp(27/10/20) mengutarakan bahwa, diskusi pada malam itu merupakan salah satu bentuk konsisi kader PMKRI dalam merespon kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang isinya berdampak pada aspek pendidikan indonesia. Oleh karena itu, Tema ini diskusi pada malam itu salah satu refleksi kita terhadap perjalan RUU sampai disepakati

Bapak Haposan S. Raja Sinaga. S. H., M.H dalam pemaparanya menjelaskan, terkait persoalan Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa yang perlu diperhatikan serius terutama salah satu pasal terkait pendidikan “ditinggalkan” saat pemerintah dan DPR sepakat mengeluarkan kluster pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Mengundang pertanyaan banyak pihak, karena terutama menilai akan memperpanjangkan jalan untuk liberalisasi pendidikan. Dan persoaln ini merupakan salah satu Bonus demografi permasalahan ekonomi Indonesia saat ini. Sehingga pendidikan Indonesia seutuhnya dapat dilihat dalam beberapa kluster terkait perizinan Investasi, yang endingnya adalah adanya normalisasi terhadap penididkikan Indonesia.

Bapak Ansel Masiku. S.H yang juga merupaka Narasumber dalam diskusi terseb mengutarakan pendapatnya, berbicara tentang Pasal 65 Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu bentuk ketidak seriusan pemerintah hari ini. Pasalanya adalah liberalisasi pendidikan Indonesi tidak terlepas dari sistem kapitalisme dan atas dasar inilah berbagai kelompok oligarki. Dan saya pikir persoalan ini adalah persolan regulasi partai oposisi dan disposis

Selanjutnya Ketua Pengurus pusat Pmkri Benidiktus Papa menyapaikan, bahwa salah satu syrat negara bisa maju adalah pendidikan harus sehat. Kalau pendidikan tidak sehat maka negarapun tidak maju, salah satu buktinya adalah pendidikan Indonesia tidak sesuai apa yang dicita-citakan sebagaimana menurut UUD 1945 pasal 31. artinya tidak utuh dalam segi penerapan sistem pendidikan nasional terutama berbicara Omnibus Law yang subtansinya memberikan kemudahan kluster pendidikan terhadap Investasi. Dengan demikian terkait omnibus law harus kita kritisi bersama.

Baca Juga