Tanggapi Pernyataan Gatot Nurmantyo

Menhan Tegaskan TNI Tak Mungkin Ambil Uang Rakyat Untuk Tingkatkan Anggaran

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu menegaskan TNI tidak mungkin mengambil uang rakyat untuk meningkatkan anggaran institusi tersebut. Pernyataan itu diutarakan untuk menanggapi kritik yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

"Sudahlah Gatot, anggaran pertahanan kita saat ini Rp108 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp50-60 triliun," kata Ryamizard di Jakarta, Senin (15/04/2019).

Ryamizard mengatakan TNI merupakan tentara rakyat. Karena itu, kebutuhan rakyat yang harus diutamakan. "Kalau di India, militernya kuat namun rakyat banyak yang miskin, ketika musim panas mereka mati kepanasan, lalu saat musim dingin mereka mati kedinginan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia," ujarnya.

Ryamizard menilai tidak tepat menomorduakan kepentingan rakyat demi memperkuat pertahanan negara. Terlebih, dari pemetaan Kemenhan, tak banyak ancaman nyata terhadap pertahanan. Ancaman perang besar pun bisa diantisipasi.

"Masa TNI sebagai tentara rakyat, rakyat di nomor duakan? Nomor satu adalah rakyat. India itu militernya nomor satu di Asia, tapi banyak rakyat tidak punya rumah. Masa Indonesia mau seperti itu?" katanya.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo mengkritik TNI, dari sisi anggaran dan pengisian jabatan. Kritik itu dilontarkan Gatot saat memberikan sambutan dalam kampanye akbar Prabowo di Surabaya, Jawa Timur, pekan lalu.

Menurut Gatot, institusi TNI yang terdiri dari tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara, memiliki lebih dari 455 ribu personel.

"TNI dengan departemen pertahanan, markas besar, ratusan pesawat terbang tempur, ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat, hanya mendapat anggaran sebesar Rp6 triliun," jelas dia.

Anggaran itu, kata Gatot, dibagi-bagi. Kementerian Pertahanan hanya mendapatkan Rp1 triliun, sedangkan tiga matra masing-masing mendapatkan Rp1 triliun lebih. Markas Besar TNI memperoleh anggaran sebesar Rp900 miliar.

Gatot membandingkan anggaran institusi lain yang tidak mempunyai pesawat tempur, senjatanya pendek, dan hanya memiliki sedikit senjata panjang serta jumlah personel tidak sampai 3.000 namun anggarannya mencapai Rp4 triliun.

Terkait persoalan rotasi jabatan, Gatot mencontohkan pencopotan Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

"Begitu saya turun, semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis Mayjen TNI Ilyas, dia yang menyelesaikan Poso, tapi justru dicopot sekarang tanpa jabatan," ujar Gatot.

Penulis:

Baca Juga