Menimbang Kebijakan Sekolah Dibuka Kembali

Akuratnews.com - Kemendikbud tetap berencana membuka sekolah di tahun ajaran baru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril memastikan bahwa tidak akan melakukan pengunduran tahun ajaran baru. Pihaknya masih mengkaji model pembelajaran apa yang akan diterapkan melalui daring atau tatap muka kembali. Pembukaan sekolah diutamakan untuk wilayah yang telah dinyatakan bebas dari penyebaran virus corona. Pihak Kementerian menyontohkan di Korea Selatan telah melakukan kegiatan kembali setelah aman dari corona. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas rencana pemerintah untuk berdamai dengan corona. Kementrian Koordinator Perekonomian telah melakukan kajian awal. Kajian tersebut adalah panduan untuk menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Dalam kajian tersebut direncanakan bahwa sekolah akan mulai dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. Pembukaan sekolah tahun ajaran baru dilakukan dengan tetap menerapkan pembatasan jarak dan beberapa penyesuaian.

Atas wacana kebijakan tersebut, sejumlah kalangan menyatakan pendapatnya. Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Anggi Afriansyah berpendapat, membuka sekolah sangat berisiko. Pembukaan kembali sekolah tanpa memperhitungkan berbagai risiko akan menambah penyebaran Covid-19. Apalagi jika anak yang harus menggunakan transportasi publik. Di pihak lain, Kemenko PMK, Agus Sartono mengatakan pembukaan kegiatan belajar di sekolah pada pertengahan Juli 2020 masih berisiko. Beliau mengatakan bahwa perlu memastikan keamanan lingkungan siswa dan pendidik dari virus corona. Kebijakan membuka kembali sekolah perlu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik untuk mencegah virus corona. Pembukaan sekolah yang paling realistis menurutnya adalah awal bulan Agustus.

Kekhawatiran juga dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriawan. Ia cemas jika siswa dan guru menjadi korban covid-19 jika sekolah dibuka kembali. Ia juga menyangsikan koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlihat tidak sinkron dalam penanganan corona. Satriawan menjelaskan bahwa Pembukaan sekolah harus disingkronkan dengan data kasus dan penyebaran corona di tiap daerah. Jangan sampai daerah yang masih dalam pengawasan diperbolehkan membuka sekolah. Beliau juga menilai ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pembukaan sekolah. Misalnya mengatur teknis penyelenggaraan PPDB serta infrastruktur pendukung terkait penanganan corona di sekolah. Kekhawatiran juga dikatakan oleh orangtua calon murid yang dikutip dalam wawancara Youtube Najwa Shihab. Ibu Widyawati mengaku was-was memasukkan anaknya ke SD kelas satu sebelum kasus Covid-19 ini telah benar-benar mereda.

Kebijakan pembukaan sekolah kembali tentu harus dilakukan dengan matang. Rencanya ini jika dilakukan tanpa pertimbangan dari dokter sebagai rujukan akan membawa petaka. Pasalnya menurut ahli dan PBB, virus corona ini telah bermutasi dan menjadi semakin ganas. Bahkan WHO menyatakan bawah mungkin virus corona tetap akan ada di muka bumi dalam jangka maktu yang lama. Virus ini dapat menjadi endemi seperti virus DBD yang hadir musiman. Pemerintah perlu benar-benar mengkaji lagi kebijakan ini dengan sangat matang. Jangan sampai korban nyawa melayang karna salah urus pemerintah.

Tren kasus corona belum menemukan puncaknya. Ahli biostatistik Eijkman Oxford, Iqbal Elyazar mengatakan bahwa kurva yang disampaikan pemerintah setiap harinya kepada publik bukanlah kurva epidemi yang sesuai standar ilmu. Ahli di Indonesia menyatakan kebingungan dan kesulitan melihat perkembangan kasus yang sesungguhnya di dalam negeri. Menurut ahli, kurva yang menurun belum tentu karna kasusnya menurun. Pemerintah dinilai tidak transparan masalah data jumlah pemeriksaan yang sudan dilakukan di lab di setiap daerah. Intensitas pemeriksaan dalam mendeteksi orang yang positif terbilang rendah. Menyamakan keadaan di Indonesia dengan Korea Selatan tentu sangatlah timpang. Indeks kesehatan di Korea Selatan menempati urutan kedua dalam laman situs Numbeo.com. Sedang Indonesia berada pada urutan ke-55. Tentu sangat jauh membandingkan keadaan Korea Selatan dengan Indonesia. Sejak awal pandemi terjadi, Korea Selatan termasuk yang paling sigap dalam menangani kesehatan warganya. Data yang transparan dan pelayanan yang baik sudan dijalankan di Korea Selatan.

Pemerintah perlu segera memastikan bahwa virus corona ini telah benar-benar mereda sebelum kebijakan sekolah dibuka dilakukan. Jika pemerintah tidak mempertimbangkan saran dari para ahli maka akan semakin menegaskan bahwa Pemerintah adalah penguasa yang tidak kompeten dalam mengurus rakyatnya. Hadist Nabi tentang pemimpin Ruwaibidhah akan semakin terbukti. Rasulullah menegaskan bahwa akan datang masa penuh penipuan. Jika seorang yang jujur malah didustakan, sedang pengkhianat malah dipercaya. Saat itu Ruwaibidhah akan berbicara. Ruwaibidhah adalah orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.

Lalu bagaimanakah penguasa Islam membuat kebijakan. Jika memang benar Presiden serupa tengan Khalifah Umar, maka kebijakannya pun seharusnya sama dengan Umar. Saat wabah terjadi di negeri Syam. Umar pun bermusyawarah dengen para sahabat yang ahli dari kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Abdurrahman bin Auf yang datang terlambat mengatakan hadits Nabi tentang karantina. Khalifah Umar telah mengambil langkah yang sangat bijaksana. Pertimbangan Khalifah Umar adalah untuk menyelamatkan orang banyak aga tidak dibinasakan oleh wabah. Begitulah seharusnya pemimpin sejati dalam Islam.

Baca Juga