Menko Darmin Nasution, Kurangi Ketimpangan Ekonomi Dengan Pesantren Mart

Menko Ekonomi Darmin Nasution (Istimewa).
Menko Ekonomi Darmin Nasution (Istimewa).

Jakarta, Akuratnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan.

“Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” ujar Darmin kepada wartawan Rabu (26/12).

Dalam upaya meningkatkan ekonomi pesantren dan para santrinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus membuat program setiap pesantren dapat memiliki kemandirian ekonomi melalui perdagangan barang atau jasa melalui Pesantren Mart dan One Pesantren One Product.

Pasalnya, lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.

Darmin juga menjelaskan bahwa sebetulnya ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian untuk mengatasi ketimpangan. Setelah menyasar pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, Indonesia juga perlu membangun logistik yang efisien.

“Kemudian, kita juga sudah waktunya mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global,” terangnya.

Pemberdayaan ekonomi umat memang masih menghadapi tantangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Di satu sisi, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan penurunan penduduk bukan usia produktif.

Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah dan pengangguran masih relatif besar. Berdasarkan data per Agustus 2018, dari 131.01 juta Angkatan Kerja di Indonesia, sebagian besar (57,46%) berpendidikan SD-SMP, serta masih terdapat 5,34% yang menganggur.

Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi yang cepat khususnya di bidang teknologi digital yang dikenal dengan revolusi industri era 4.0 juga menjadi peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Hampir separuh dari angkatan kerja nasional saat ini merupakan penduduk usia kerja muda. Pada tahun 2017, terdapat 43,39 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun). Generasi milenial yang memiliki karakteristik technology friendly berpeluang besar memanfaatkan peluang pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi.

Program Kemitraan Ekonomi Umat ini memprioritaskan pengembangan 3 pilar yaitu Vokasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan. Ketiganya ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kapasitas sebagai technopreneur dan sociopreneur.

Selain itu, roadmap Revolusi Industri 4.0 telah menetapkan 5 sektor prioritas, salah satunya industri makanan dan minuman. Sektor pertanian yang sangat produktif dengan hasil yang dapat diprediksi berbasis teknologi sangat diperlukan untuk mendukung value chain industri makanan dan minuman yang diproyeksikan menjadi kekuatan besar di ASEAN (ASEAN Food and Beverages powerhouse).

Kerja sama dengan pihak-pihak terkait amat diperlukan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya yang sudah disepakati yaitu bersama pihak perbankan yang tergabung di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro untuk pembiayaan kegiatan pasca pelatihan.
Menko Darmin pun berharap pelaksanaan pilot program yang diinisiasi oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Medco, Foundation, dan Yayasan Jam’iyyatul Hidayah di Desa Cibuntu Kabupaten Bogor ini dapat berjalan dengan sukses sebagai best practice.

“Saya juga berharap ini dapat direplikasi melalui dukungan kelompok usaha lain, BUMN, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, dan organisasi kemasyarakatan,” pungkasnya. (LH)

Penulis:

Baca Juga