Menteri PANRB Serahkan SAKIP Pemda Wilayah II

Banjarmasin, Akuratnews.com – Hari ini, Menteri PANRB Syafruddin menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) tahun 2018,di Banjarmasin, Rabu (06/02).

Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi 151 pemda di wilayah II, menetapkan 7 pemda yang meraih predikat ‘A’, 21 dengan predikat ‘BB’. 70 pemda berpredikat ‘B’, 49 pemda dengan predikat ‘CC’ dan 19 pemda lainnya masih ‘C’.

Tujuh pemda peraih predikat “A”, yakni Pemprov Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Ngawi. Provinsi Kalsel, Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Ngawi merupakan pendatang baru peraih predikat A, Sedangkan Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat ‘A’.

SAKIP Wilayah II

Sementara itu, pemerintah daerah yang mendapatkan
predikat ‘BB’ yakni Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Kalimantan Timur.  Sedangkan untuk kabupaten/kota meliputi
Kabupaten Badung, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tulungagung,  Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten
Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kota
Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota
Surabaya, Kabupaten Madiun, Kota Pontianak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
serta Kota Banjarmasin.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengapresiasi upaya dan perjuangan para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menerapkan SAKIP di instansi pemerintahnya. 

“Mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah.  Harus punya komitmen yang tinggi untuk
mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik," ujarnya.

Menteri Syafruddin juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat. Dengan penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk Wilayah II ini anggaran yang dihemat melalui SAKIP mencapai Rp 22, 3Triliun, dan secara nasional tahun 2018 berhasil menghemat Rp 65,1 triliun.

SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Peraih
Predikat ‘A’

1.    Pemprov Jawa
Timur

2.    Pemprov
Kalimantan Selatan

3.    Kabupaten
Banyuwangi (Jatim)

4.    Kabupaten
Gresik (Jatim)

5.    Kabupaten
Lamongan (Jatim)

6.    Kabupaten
Sidoarjo (Jatim)

7.    Kabupaten
Ngawi (Jatim)

Peraih
Predikat ‘BB’

1.    Pemprov Bali

2.    Pemprov DKI
Jakarta

3.    Pemprov
Kalimantan Timur

4.    Kabupaten
Badung (Bali)

5.    Kabupaten
Pasuruan (Jatim)

6.    Kabupaten
Tulungagung (Jatim)

7.    Kota Blitar
(Jatim)

8.    Kabupaten
Trenggalek (Jatim)

9.    Kabupaten
Mojokerto (Jatim)

10.  Kabupaten
Situbondo (Jatim)

11.  Kabupaten
Malang (Jatim)

12.  Kota Kediri
(Jatim)

13.  Kota
Probolinggo (Jatim)

14.  Kabupaten
Bondowoso (Jatim)

15.  Kabupaten
Probolinggo (Jatim)

16.  Kota Malang
(Jatim)

17.  Kota Surabaya
(Jatim)

18.  Kabupaten
Madiun (Jatim)

19.  Kota
Pontianak (Kalbar)

20.  Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Kalsel)

21.  Kota
Banjarmasin (Kalsel)

(Pr / Fjr) | Foto: Istimewa

Penulis:

Baca Juga