Menteri Sri Mulyani Mengklaim Kenaikan BPJS Tidak Akan Memberatkan Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (foto: istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Polemik kenaikan iuran premi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai memberatkan dan berpotensi meningkatkan kemiskinan di Indonesia, disikapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menurut Menkeu Sri, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Menkeu mengklaim, pemerintah selalu berupaya membantu masyarakat kelompok kecil.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani di depan mahasiswa dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, lansir situs nasional, Senin (9/9/2019).

Menurut dia, pemerintah masih menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 150 juta orang yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat sekitar 96 juta dan PBI Pemerintah daerah sekitar 37 juta, serta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau masyarakat biasa yang bukan pegawai pemerintah sebanyak 17 juta jiwa.

Namun demikian, ia mengatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian sehingga masyarakat mampu juga harus ikut membantu.

"Pemerintah menanggung iuran dari sekitar 30% pengguna BPJS. Kritik yang mengatakan kenaikan iuran akan memberatkan, itu salah karena kami masih akan membayarkan iuran untuk masyarakat tidak mampu. Kami menyadari pelayanan kesehatan harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujar Menteri Sri.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga