Menteri Sri Mulyani Mengklaim Kenaikan BPJS Tidak Akan Memberatkan Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (foto: istimewa).

Bendahara negara ini menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk menutupi defisit yang salam ini terjadi. Bahkan sejak berdiri pada 2014 lalu, BPJS Kesehatan terus mengalami defisit dan pemerintah selalu hadir memberikan suntikan anggaran.

"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN itu selalu hadir untuk masyarakat miskin," tegasnya.

Sebagai informasi, Sri Mulyani sebelumnya mengusulkan kenaikan iuran BPJS kelas I Rp 160.00 dari Rp 80.000, kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 dan kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500.

Sebelumnya, Aktivis muda, Erick Kristama Soeria Atmadja S.Kom, secara tegas menolak kenaikan iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Januari 2020. Wacana kenaikan iuran mendapat tanggapan negatif dari publik.

"Saya tidak setuju kenaikan iuran BPJS karena jelas memberatkan masyarakat," terang Erick Kristama kepada Akuratnews.com, Jumat (6/9/2019).

Menurut Erick, kenaikan itu diprediksi akan membuat miskin masyarakat Indonesia. Terlebih kenaikan mencapai 100 persen. Terutama untuk kelas 1 dan kelas 2. Apalagi syarat-syarat yang diminta bagi pengguna BPJS ketika ingin berobat ke rumah Sakit cukup berat.

"Orang yang sedang sakit saat ini direpotkan dengan pengurusan berkas dan dokumen sebagai syarat untuk menggunakan BPJS. Ini memberatkan, terutama bagi yang sakitnya parah," kata Erick.

Selain itu, menurut Erick, keputusan pemerintah yang mewajibkan harus ada surat rujukan bukan dari puskesmas tetapi rujukan harus dari rumah sakit besar, juga memberatkan.

"Kan mereka butuh ongkos untuk bolak-balik, dari mengurus surat rujukan hingga ke rumah sakit untuk kontrol, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi ketika iuran dinaikkan, jelas semakin memberatkan," ujar Erick.

Erick menilai, dengan kenaikan BPJS dapat memicu tingginya angka kemiskinan bagi masyarakat tidak mampu.

"Berpotensi menaikkan angka kemiskinan di Indonesia bagi warga yang tidak mampu. Yang mampu saja atau pekerja yang dibayar dengan upah minimim, iuran premi BPJS sudah memberatkan., Apalagi dinaikkan," tandas Erick. (*)

Selanjutnya 1 2
Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga