Menteri Tidak Dilarang Jadi Tim Kampanye

Ketua KPU Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua KPU Arief Budiman mengatakan para menteri tidak dilarang menjadi untuk menjadi tim kampaye pasangan calon tertentu. Menurut Arief, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang menteri menjadi tim kampanye.

"Kalau berdasarkan regulasi mereka tidak dilarang untuk masuk ke dalam tim kampanye," ujar Arief di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Namun, kata Arief, UU Pemilu sudah mengatur agar kinerja para menteri yang menjadi tim kampanye tidak terganggu. Salah satunya, kata dia, menteri yang melakukan aktivitas kampanye di hari kerja harus cuti.

"Tetapi kalau mereka (menteri) terlibat dalam kegiatan kampanye maka mereka memang wajib untuk cuti. Jadi kalau mereka kampanye atau menjadi juru kampanye mereka memang harus cuti," tandas dia.

Selain itu, kata dia, waktu untuk kampanye oleh menteri juga dibatasi, yakni hanya sekali dalam seminggu. Namun, mereka bisa melakukan kampanye pada Sabtu-Minggu tanpa harus mengajukan cuti karena Sabtu-Minggu tidak dihitung hari kerja.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida meminta KPU mencoret nama-nama menteri yang masuk Tim Kampanye Nasional. Pasalnya, kata Laode, kalau menjadi tim kampanye, pasti menteri yang bersangkutan akan berkampanye.

Ombudsman, kata Laode akan memanggil KPU jika tidak mencoret nama menteri menjadi tim kampanye.

"Akan lebih elegan kalau KPU mengingatkan mereka untuk tidak memasukkan nama menteri. Kalau itu terjadi, Ombudsman akan memanggil KPU. Jelas karena KPU yang memiliki otoritas untuk itu. Dan juga memanggil pihak-pihak yang terkait itu untuk dimintai pertagungjawabannya," kata Laode di Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Diketahui, terdapat sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang masuk dalam daftar nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Merek adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebagai Dewan Pengarah dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Wakil Ketua.

Terkait permintaan Ombudsman, KPU, kata Arief akan mengkaji hal tersebut. Namun, Arief meminta penjelasan Ombudsman terkait larang tersebut.

Pasalnya, struktur tim kampanye terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai fungsi dan peran masing-masing, seperti pelaksana atau juru kampanye.

"Karena masing-masing bagian itu juga punya peran dan fungsi yang berbeda. Ada yang hanya bekerja di belakang layar, ada yang bekerja di atas meja, ada juga yang harus melakukan aktivitas di lapangan selama masa kegiatan kampanye," pungkas dia. (Yud)

Penulis:

Baca Juga