Antisipasi Penyebaran Covid di Persidangan

Menyikapi Sidang Yang Digelar Offline, Prof. Tjandra Yoga Aditama Sebut Kerumunan Bisa Tularkan COVID

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Guru Besar FKUI, Prof. Tjandra Yoga Aditama

AKURATNEWS.COM- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sempat menghentikan sementara kegiatan offline termasuk sidang selama tiga hari  Pada BULAN Juni 2021,  setelah hakim hingga pegawai terpapar COVID-19. Bahkan, jumlah orang yang terpapar virus SARS-CoV-2 itu mencapai 27 orang.

Melihat kondisi saat ini, penurunan kasus virus corona di Indonesia membuat Pemerintah melakukan sejumlah pelonggaran, termasuk sidang yang kini sudah bisa digelar secara offline.

Namun, mengingat masih dalam situasi pandemi, terlebih varian baru COVID-19, Omicron yang sangat menular sudah terdeteksi di sejumlah negara, apakah sidang offline sebaiknya digelar secara online saja?

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI sekaligus Guru Besar FKUI, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menegaskan, jika ada kerumunan, maka risiko penularan COVID-19 juga semakin besar.

"Yang jelas kalau ada kerumunan orang maka risiko penularan makin besar, jadi memang anjurannya adalah menghindari kerumunan," kata Prof Tjandra, di jakarta, Kamis 2 Desember 2021.

Lebih lanjut Prof. Tjandra menambahkan, jika terpaksa harus ada dalam kerumunan, maka ada tiga hal yang baik dilakukan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Apa saja?

"Satu. kalau bisa kerumunannya di luar ruangan. Dua, waktu dalam kerumunan harus sesingkat mungkin dan tiga, kalau terpaksa kerumunan di dalam ruangan, maka jendela dan lain-lain, harus terbuka lebar untuk menjamin ventilasi udara," tambahnya.

Lalu, sebagai langkah mencegah penularan COVID-19, apakah sidang offline sebaiknya digelar secara online?

"Saya tidak akan secara spesifik memberi anjuran kegiatan tertentu. Tetapi, silahkan gunakan prinsip-prinsip di WA di atas untuk kegiatan apapun juga," lanjut dia.

Terkait varian baru COVID-19, B.1.1.529 atau Omicron, Tjandra mengingatkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan semua negara, termasuk Indonesia, perlu melakukan mitigasi berlapis.

"Mereka menyebutnya sebagai “multi-layered risk mitigation approach”. Artinya tindakan pencegahan dan mitigasi memang harus dilakukan amat ketat dan berlapis-lapis," tutup Prof. Tjandra.

Penulis: Irish
Editor: Redaksi

Baca Juga