oleh

Meretas Politik, Pilpres dan Polarisasi Publik di Era Post Truth

JAKARTA, akuratnews.com – Sejak tahun 2016, Kamus Oxport menjadikan post truth sebagai world of the year. Sejatinya, sebagian besar penggunaan istilah post truth merujuk pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016. Berbicara tentang momentum tahun politik di 2019, isu polarisasi hingga Era Post truth, kembali muncul. Mengingat iklim politik dipantau dari sisi media sosial hingga ke tingkat grass root terlihat begitu memanas. Pandangan dari sudut psikologis dinilai menjadi sangat akurat melihat emosi yang mudah tersulut di tangah pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun, perbedaan pandangan menjadi kekayaan intelektual yang perlu nilai secara positif untuk melahirkan gagasan terbaik bagi pembangunan Indonesia.

Anggota DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa, dalam paparannya menjelaskan, persoalan berita-berita negatif yang cenderung mengarah berita hoax persoalannya bukan pada moment Pemilihan Presiden (pilpres). Pekerjaan menurutnya menjadi hal penting yang cenderung tidak menjadi isu yang harus dituntaskan.

“Saya lihat adalah persoalan pekerjaan. Kita tidak melihat ketika ada masalah, problemnya ada yang makan (termakan isu) atau tidak. Kalau tidak ada yang makan tidak akan berkembang,” ujarnya di Kantor HIMPSI Jaya, Jakarta (28/2).

Lebih jauh dia menjelaskan, problem terbesar bangsa ini adalah di sektor pendidikan. “Bisa kita bayangkan dengan rata-rata waktu 9 tahun, kita belum menyelesaikan SMP dengan kualitas pendidikan yang sebenarnya. Itu yang menyebabkan dengan mudah apapun yang dilempar akan meledak. Intinya, rendahnya kemampuan pendidikan diikuti dengan kurangnya literasi, yang berpengaruh saat memberikan penyampaian,” ungkapnya.

Dia menambahkan, secara umum dalam memberikan informasi lebih baik memberikan informasi positif. Melihat tingkat literasi masyarakat yang masih rendah, hal demikian menjadi penting untuk dilakukan.

“Selama ini dilakukan satu arah. Tugas kita yang harus diproduksi adalah konten yang baik dan fakta. Kalau ada yang menggunakan negatif campaign boleh saja asal bukan black campaign,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Pengamat Politik Paramadina Abdul Malik Gismar, menjelaskan bagaimana permasalahan yang diakibatkan oleh kontes politik saat ini menggerus kepercayaan yang dalam. Untuk itu, menjadi tanggung jawab besar bagi presiden terpilih nantinya untuk mengembalikan harmonisasi di masyarakat.

“Persoalan saat ini menjadi persoalan psikologis yang luar biasa akan rumit. Tugasnya siapa untuk menyelesaikan ini, siapa yang terpilih setelah bulan April nanti. Tugasnya, mengembalikan Cebong, Kampret dan Dazal kembali menjadi manusia. Kepercayaan merupakan modal untuk membangun keadaan yang sekarang sedang diacak-acak, yang jelas menggerogoti sosial kapital yang sangat penting. Hari ini sosial trust harus dibangun lagi,” jelasnya.

Berbicara psikologis dirinya mengatakan, tentunya psikologis memiliki peran penting dalam membawa sosial masyarakat ke arah yang positif. Dengan hadirnya psikologis tentu akan membawa angin sejuk bagi Indonesia yang terlihat panas dalam perbedaan.

“Nilai itu bermakna kalau ada di kepala orang. Psikologi bisa berperan karena persoalannya sebagai Indonesia sosial project, belum pernah selesai. Mudah-mudahan psikologinya sebagai pelaku yang terlibat punya komitmen untuk itu,” pungkasnya.

Loading...

Komentar

News Feed