Opini

Metropolitan di Kawasan Rebana, Hadir untuk Siapa?

Akuratnews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) mengikuti rapat terbatas (ratas) berkaitan dengan perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama Presiden. Gubernur menyampaikan paparan mengenai kawasan metropolitan baru yang ke depannya akan menjadi 10 kota baru di Jabar. Kawasan tersebut bernama segitiga emas Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).

Tentu saja dengan upah minimum kabupaten (UMK) yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Jabar akan menarik investor dari berbagai negara diantaranya Jepang yang menaruh minat pada Patimban City, Taiwan, Timur Tengah, dan Tiongkok. Gubernur memprediksi pembangunan di kawasan tersebut mampu menyerap 5 juta lapangan pekerjaan selama 15 tahun. Segitiga rebana dianggap mampu menumbuhkan pergerakan 2%-4% pertumbuhan ekonomi Jabar sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200923110859-25-549771/rk-paparkan-rencana-pengembangan-kawasan-rebana-pada-jokowi).

Jabar mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan Rebana sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Status KEK akan menjadi gerbang masuk bagi para investor. Para investor tidak terbebani dengan pajak ekspor-impor serta kemudahan perijinan yang hanya melalui pengelola KEK. Khususnya pelabuhan Patimban akan dijadikan pelabuhan impor dan ekspor otomotif skala internasional. Pelabuhan ditargetkan beroperasi pada November mendatang. Untuk mendukung percepatan pembangunan pelabuhan mendorong pemprov untuk mengupayakan pembebasan lahan di wilayah tersebut.

Pelabuhan Patimban membutuhkan investasi mencapai Rp 43 triliun. Pembangunan Patimban melewati empat tahap. Pendanaan tahap pertama dan kedua menggunakan APBN dan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara itu, pendanaan pada tahap ketiga dan keempat menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan kata lain pemerintah melelang kawasan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengais rezeki di tempat tersebut.

Tahap satu dengan pinjaman Rp14,3 triliun atau sebesar 83% dari pendanaan proyek. Pinjaman digunakan untuk pembangunan terminal mobil dan terminal petikemas. Pinjaman dari Jepang menggunakan skema Official Development Assistance (ODA Loan) Japan International Cooperation Agency (JICA). Imbas berhutang kepada Jepang sehingga pembangunan pelabuhan menggunakan teknologi Jepang.

Alasan yang dikemukakan pemerintah dengan meminjam kepada Jepang karena tingkat bunga yang rendah sebesar 0,1% per tahun, masa tenggang 12 tahun dan masa pembayaran kembali selama 28 tahun. Dengan demikian, jangka waktu pinjaman tersebut selama 40 tahun. Tentu saja pinjaman alias utang bersama bunganya meskipun terbilang rendah akan tetapi tetap harus dibayar oleh Indonesia.

Akumulasi utang plus bunga akan dibayarkan menggunakan APBN. Dapat dipastikan setiap tahun anggaran akan turut membebani masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Jangka panjang utang dapat menyebabkan berbagai macam permasalahan ekonomi diantaranya jatuhnya nilai tukar rupiah (inflasi). Ditambah lagi preseden buruk bagi negara yang tidak dapat membayar hutang secara terus - menerus akan menyeret image sebagai negara yang miskin dan tukang utang.

Negara dianggap tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri sehingga membutuhkan campur tangan dari pihak lain. Kemandirian negara dipertaruhkan karena ketergantungan negara pada negara kreditor. Kreditor dapat mengatur berbagai kebijakan politik dan menuntut pemenuhan berbagai jaminan dari negara debitur. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa utang sebagai alat penjajahan gaya baru.

Keterbatasan APBN sehingga diterbitkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 mengenai Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) atau Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelolaan infrastruktur diambil alih oleh pihak swasta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan masa konsesinya. Hal tersebut terjadi pada pelabuhan Patimban. Periode pengelolaan oleh swasta selama 20 tahun dan peminat tender terbanyak berasal dari Jepang.

Menjadi banyak catatan dalam pembangungan kawasan segitiga rebana yang digadang-gadang dapat menyerap banyak lapangan pekerjaan. Pengusulan KEK yang dapat menjadikan pengelola KEK sebagai tuan di kawasan tersebut atau investor swasta yang mendominasi kawasan tersebut. Pengelola swasta diberikan berbagai kemudahan akses sehingga menyebabkan kekhawatiran khususnya rakyat sekitarnya yang hanya terserap pada posisi bargaining yang rendah, seperti buruh bongkar muat kapal, cleaning service, mengembangkan UMKM di sekitar pelabuhan, dan sebagainya.

Tentu saja keuntungan yang diperoleh masyarakat tidak akan sebesar seperti pengelola pelabuhan (para korporasi). Inilah gambaran nyata pada kehidupan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan uang (modal) sebagai tuan dalam pengaturan kebijakan. Tentu saja kondisi tersebut akan berbeda dalam kacamata sistem ekonomi Islam dalam membangun infrastruktur. Islam sendiri memandang tentang keharaman bunga (riba) seperti yang tertera di Q.S. Al-Baqarah 278-279 dan masih banyak ayat lain.

Kerjasama swasta dengan penguasa dalam posisi penguasa sebagai pihak penyewa jasa-keahlian/alat-barang (musta’jir) dan swasta berperan sebagai pemilik jasa-keahlian/alat-barang (al-ajr). Penguasa memberikan gaji kepada swasta sebagai imbalan memberikan penyewaan jasa-keahlian/alat-barang. Regulasi dan pengelolaan infrastruktur tetap dilakukan oleh penguasa. Keuntungan pengelolaan infrastruktur diserahkan kepada Baitul Mal yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Penguasa dipilih oleh umat sebagai pelayan umat bukan pelayan korporasi. Penguasa bersama umat bekerjasama menerapkan aturan Allah termasuk menegakkan sistem perekonomian Islam. Sudah saatnya melepaskan aturan sistem ekonomi kapitalis yang menganakemaskan korporat dan kembali kepada aturan Islam untuk pembangungan supaya memperoleh keberkahan dari Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghaffur. Wallahu’alam bishawab.

Baca Juga