Opini

Mewujudkan Madrasah Bermartabat dalam Sistem Sekuler, Bisakah?

Akuratnews.com - Kemenag Majalengka bertekad ingin mewujudkan madrasah yang hebat dan bermartabat. Kasi Madrasah pada Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka, H.Saepulloh, M.Pd. mengungkapkan madrasah yang hebat dan bermartabat bisa dicapai melalui dua pendekatan. Yakni secara makro (peningkatan sumber daya manusia) dan mikro (peningkatan tata kelola). Untuk pendekatan makro bisa melalui program keadaban, keilmuan, dan nilai - nilai kepemimpinan serta peningkatan sarana.

Dengan dua pendekatan ini diharapkan sumber daya manusia dalam artian peserta didik di lingkungan madrasah memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Begitu yang dikatakan H.Aep saat pelantikan dan pengukuhan kepala madrasah di lingkungan Persatuan Umat Islam (PUI) saat mewakili kepala Kemenag kabupaten Majalengka, di gedung Bapermin Majalengka, (22/7/2020). [https://majalengka.radarcirebon.com/2020/07/23/kemenag-bertekad-wujudkan-madrasah-bermatabat/]

Pemahaman tentang sudut pandang makro atau lingkup luas, titik tekannya pada kualitas SDM dan mikro menyangkut manajerial adalah beban sarana fisik lokal. Tentu jika lebih jeli memberikan sinyal selama ini kualitas SDM untuk tingkat sekolah lingkup kemenag dinilai masih rendah. Karena itu perlu standar kualitas secara nasional. Sementara penata kelolaannya sendiri diserahkan secara lokal.

Jika asumsi itu benar, maka sangat disayangkan jika madrasah yang selama ini menjadi "penjaga" nilai akhlak dan keilmuan dianggap tidak banyak berkontribusi bagi SDM berkualitas. Penilaian miring terhadap kinerja madrasah pun perlu ditinjau ulang, karena faktanya madrasah di tengah minimnya sarana fisik masih mampu bertahan di tengah masyarakat. Begitiupun kualitas SDM, meskipun minim honorium tetap tidak bisa dipandang sebelah mata.

Banyaknya madrasah yang secara fisik bangunan sangat memperihatinkan dan kehidupan tenaga pengajarnya yang mayoritas berpenghasilan serabutan, permasalahan ini yang harusnya jadi sorotan pemerintah. Agar ke depan pemerintah mampu memberikan perhatian dan alokasi anggaran lebih, tidak menganak tirikan sekolah berlabel agama di negeri mayoritas muslim ini.

Dalam sistem yang ideal saat aturan Islam diterapkan, sarana pendidikan merupakan kebutuhan publik yang menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Tidak boleh pemerintah melimpahkan bebannya kepada rakyat, apalagi membiarkan mengelolanya sendiri. Pendidikan termasuk kebutuhan dasar (hajatul asasiyah) yang harus diberikan dengan fasilitas terbaik, tenaga pengajar dan tata kelola dengan sistem manajemen terpusat, tidak komersil dan terarah untuk membentuk karakter masyarakat yang religius.

Negara akan menjamin ketersediaan sarana pendidikan di setiap wilayah. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Begitupun para pendidik yang mumpuni di bidangnya, dengan kurikulum ajar yang sesuai dengan aturan syariat Islam, tidak memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga madrasah mampu mencetak lulusannya menjadi manusia yang hebat dan bermartabat dunia dan akhirat.

Wallahu 'alam bishowab.

Penulis: Ummu Nafisa

Baca Juga