Miliki 4 Komisariat, KSBSI Tidak Masuk Dewan Pengupahan Morowali

Morowali, Akuratnews.com - Pengurus Komisariat (PK) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyayangkan penetapan lima nama dalam struktur dewan pengupahan Kabupaten Morowali periode 2019-2022, yang dilakukan tanpa melibatkan pihak SBSI dari 4 PK di Morowali, Kamis, (05/09/2019).

Menurut Sahlun Sahidi Ketua KSBSI PK IRNC, Ia bersama sejumlah serikat buruh menghadiri undangan rapat penetapan perwakilan Serikat Pekerja (SP) yang masuk dalam struktur dewan pengupahan pada (05/08/2019).

"Namun rapat tersebut ditunda pihak Dinas Ketenaga Kerjaan, karena ada sebagian serikat pekerja tidak menghadiri undangan tersebut. Dan saat itu, disepakati akan dilakukan pertemuan kembali yang akan dilakukan di Bahodopi dengan pertimbangan sebagian besar serikat pekerja ada di Bahodopi," ungkapnya Sahlun Sahidi Ketua KSBSI PK IRNC, Jumat, (06/09/2019).

Secara hukum pertemuan awal sudah memenuhi syarat dan bisa langsung dilakukan rapat penetuan perwakilan yang masuk dalam dewan pengupahan, karena dihadiri oleh lima serikat pekerja termasuk PK SBSI IRNC. "Makanya, saat itu kita usulkan langsung dibentuk dan ditetapkan, sebab dihadiri SPN, FPE, SPIM, SMIP dan SBSI," sebutnya.

Setelah mengalami penundaan, tambahnya, selaku Ketua PK KSBSI IRNC, Ia mengaku tidak menerima surat undangan rapat kedua yang dilaksanakan pada (05/092019). Bahkan, meski KSBSI memiliki 4 PK di Morowali, tapi tidak ada yang masuk dalam struktur dewan pengupahan. Jika berlaku adil, hal yang sama ketika serikat yang lain tidak berksempatan hadir, pertemuan ditunda.

"Komisariat KSBSI itu ada PK IMIP (IMIP Group), PK IRNC (IMIP Group), PK TAP (Tanjung Putia) dan PK BMS (Sulawesi Motor). Dan selain FPE dan KSBSI, tidak ada serikat yang memiliki perwakilan di Palu ibu kota Propinsi Sulteng," terangnya.

Apalagi masalah upah ini, lanjutnya, punya nilai politis. Terkadang pembahasan upah naik propinsi dan kami serikat yang punya korwil di Palu bersama FPE. Seharusnya kita berpikir sampai kesana, bila pembahasan upah ini alot seperti tahun sebelumnya. "Untuk yang lain itu tidak ada korwilnya di Palu. Nah UMSK, kesepakatan apindo dan serikat yang di SK kan Gubernur," bebernya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Kasi Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali menuturkan, bahwa pihaknya telah mengirim surat undangan kepada semua serikat pekerja yang ada di Morowali, via WA PDF, terkonfirmasi.

"Bahkan di medsos pun, tersebar undangan. Undangan telah terkirim ke Gatot Suherman dan Randi Tandi Sampe, dan telah dikonfirmasi. Bila mereka tidak hadir tidak ada kewenangan kami untuk memaksa hadir. Jadi mohon diluruskan dalam pemberitaan, jejak digital tersimpan rapih sebagai bahan kami menjawab semua pertanyaan," imbuhnya.

Penulis: Wardi Bania
Editor: Redaksi

Baca Juga