Minim Pengawasan BPOM, Obat Kuat Ilegal Beredar Bebas di Surabaya

Surabaya, Akuratnews.com - Minimnya pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), membuat peredaran obat penambah stamina pria (obat kuat) ilegal, beredar bebas di kota Surabaya.

Saat akuratnews.com melakukan investigasi ke beberapa penjual obat di sepanjang jalan Diponegoro dan Pasar kembang Surabaya, ditemukan berbagai macam obat kuat yang disinyalir berbahaya dan ilegal, bahkan ada obat cina yang merk dan petunjuknya pemakaiannya hanya menggunakan aksara Cina

Tanpa ragu, para penjual obat menunjukan beberapa jenis obat kuat, dengan kisaran harga mulai dari Rp 15 ribu sampai Rp 75 ribu.

"Macam-macam mas harganya, kalau viagra ini 75 ribu per butir, yang dari Cina ini 15 ribu dan 25 ribu per butirnya. Kalau yang laris ini ," terang penjual sambil menunjukan barang dagangannya.

Namun, saat ditanya soal kemanannya (obat kuat,red), sang penjual tampak ragu menjawab. "Ya semua obat pasti ada efek sampingnya, saya juga tidak tahu apa efek sampingnya," katanya dengan wajah ragu-ragu.

Media ini sempat berusaha untuk mengkonfirmasi temuan tersebut ke BPOM di Surabaya, Selasa (26/11/19), namun setelah disuruh menunggu hingga 3 jam, tidak ada pejabat terkait yang bisa ditemui, dengan alasan harus bersurat terlebih dahulu.

"Apa sebelumnya mas sudah bersurat ke sini?" Tanya salah seorang pegawai perempuan.

Selain itu, dia berkilah pejabat yang berwenang (Kepala BPOM) sedang tidak ada di tempat.

"Saat ini kepala BPOM sedang tidak ada ditempat, selain beliau tidak ada yang berwenang untuk menjawab. Mas e-mail aja apa yang mau ditanyakan, supaya nanti bisa dipelajari lebih dulu,"katanya, saat kami mencoba mengkonfirmasi kepada pejabat yang lainnya.

Mengacu pada UU Kesehatan pasal 98 (2,3,dan 4), sangat jelas bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan, obat dan bahan berkhasian obat. Pemerintah juga berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasinya.

Ancaman hukumannya pun cukup berat, sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU Kesehatan RI.

Penulis: Moris Mangke

Baca Juga