Opini

Minimnya Proteksi Finansial Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Akuratnews.com - Sejak kasus pertama positif Covid-19 yang diumumkan Presiden pada 2 Maret 2020, jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona semakin bertambah banyak. Tingginya kasus positif ini tentunya berimbas pada kerja tenaga kesehatan yang semakin dibutuhkan.

Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam perang melawan corona adalah pihak yang sangat rentan terpapar virus. Hingga saat ini, sudah semakin banyak tenaga kesehatan yang berguguran. Namun bukan dihargai atas jerih payah usahanya, mereka malah tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Jika sebelumnya proteksi diri berupa Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang memadai, kini proteksi finansial yang tak kunjung diberikan menjadi persoalan baru. Ada sebagian tenaga kesehatan yang tidak mendapat tunjangan bahkan perawat honorer yang dipotong THRnya.

Lambatnya Insentif Tenaga Kesehatan Cair

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengungkapkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di daerah belum cair. Hal itu terkendala oleh data yang disetorkan masing-masing daerah kepada pemerintah pusat. Direktur Dana Transfer Khusus DJPK, Putut Hari Satyaka mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu data yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan, yaitu sebesar Rp 75 triliun yang disalurkan via Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rp 3,5 triliun disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Stimulus kesehatan ini direncanakan untuk tunjangan tenaga kesehatan (nakes), santunan bagi nakes yang meninggal karena Covid-19, bantuan Iuran BPJS bagi 30 juta Peserta Mandiri yaitu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), dan belanja kesehatan lainnya. Adapun pemberian insentif berdasarkan strata dan keahliannya di bidang kesehatan, seperti dokter spesialis akan mendapatkan maksimal Rp 15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp 10 juta per bulan, perawat maksimal Rp 7,5 juta per bulan, dan nakes lainnya maksimal Rp 5 juta per bulan. (m.detik.com, 30/5/2020)

Kementerian Keuangan berkata insentif bagi tenaga medis di daerah yang bekerja menghadapi pandemi Covid-19 belum juga dicairkan. Penyebabnya, proses pencairan dana perlu melewati birokrasi berbelit untuk membereskan data tenaga medis yang melibatkan daerah dan Kementerian Kesehatan. Jika verifikasi sudah rampung, insentif bisa dinikmati tenaga medis di daerah.

Menurut setkab.go.id, ada lima tahapan pencairan insentif bagi tenaga medis. Pertama, RSUD, RS Swasta, dan Puskesmas mengusulkan insentif ke Dinkes Daerah. Kedua, Dinkes akan mengajukan usulan kepada Tim Verifikasi Kemenkes, yaitu Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM). Ketiga, tim verifikator Kemenkes menyampaikan rekomendasi kepada Kemenkeu. Keempat, setelah Kemenkeu menerima hasil verifikasi, data diteliti ulang dan akan disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kelima, pemerintah daerah menyalurkan dana insentif ke rekening masing-masing tenaga medis dari RKUD. (tirto.id, 29/5/2020)

Proses pencairan dana insentif yang berbelit dan memakan waktu yang cukup lama, tentunya membuat penderitaan para tenaga kesehatan semakin bertambah. Karena tidak dapat dipungkiri banyak tenaga kesehatan yang membutuhkan insentif tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup, terlebih banyak perawat yang hanya mendapatkan gaji setara UMR.

Di samping pencairan yang lamban, kebijakan pemberian insentif ini juga dianggap diskriminatif karena hanya berlaku bagi tenaga kesehatan dari rumah sakit rujukan dan fasilitas layanan kesehatan lain yang terlibat langsung menangani pasien Covid-19. Padahal meski tidak bekerja di rumah sakit rujukan, bukan berarti tenaga kesehatan tidak berhadapan dengan pasien Covid-19. Sebab, banyak juga pasien dengan gejala awal justru datang ke rumah sakit yang terdekat atau strategis yang bukan rumah sakit rujukan. Ada juga rumah sakit yang membuka ruang isolasi sementara untuk merawat pasien Covid-19 sampai ada ruangan tersedia di rumah sakit rujukan. Sehingga para tenaga kesehatan yang tidak bekerja di rumah sakit rujukan pun, sudah sepatutnya berhak mendapatkan insentif.

Tampaknya pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap para pejuang garda terdepan dalam melawan pandemi Covid-19 ini. Padahal mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam di tengah keterbatasan perlengkapan, seperti minimnya jumlah masker dan alat pelindung diri, demi mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan pasien Covid-19. Lambatnya pencairan insentif bagi tenaga kesehatan menjadi ironi di tengah royalnya pemerintah menggelontorkan dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Meskipun masih banyak data penerima bantuan yang tidak jelas dan salah sasaran.

Jaminan Kesehatan dalam Islam

Perlakuan yang seakan tidak adil ini, tentunya tidak akan terjadi dalam sebuah pemerintahan Islam. Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ketersediaan kebutuhan-kebutuhan ini seperti memperoleh dunia secara keseluruhan. Ini sebagai kiasan dari betapa pentingnya kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi setiap individu. Rasulullah saw. bersabda, "Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan diri dan keluarganya aman, fisiknya sehat dan ia mempunyai makanan untuk hari itu, maka seolah-olah ia mendapatkan dunia." (HR. At-Tirmidzi)

Untuk itu, dalam ketentuan Islam, negara bukan hanya wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Akan tetapi negara pun wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Semua itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu, karena akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban tersebut di akhirat.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum Muslim yang disediakan secara gratis oleh negara.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw., "Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari)

Ketika pelayanan kesehatan menjadi kewajiban negara atas rakyatnya, tentunya negara pun akan memberikan perhatian yang serius dan tidak akan melalaikan apa yang menjadi hak bagi para tenaga kesehatan. Gaji maupun dana insentif yang harus diberikan akan secepatnya direalisasikan. Karena Islam melarang menahan gaji pekerja. Rasulullah saw. bersabda, "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Proteksi diri maupun finansial terhadap para tenaga kesehatan akan diberikan secara maksimal oleh negara, agar peran mereka sebagai ujung tombak dalam pandemi, dapat bekerja dengan tenang dalam menyelamatkan warga yang terjangkit Covid-19. Semua pelayanan terbaik ini akan didapatkan ketika negara menerapkan aturan terbaik, yaitu Islam. Aturan yang berasal dari Allah Swt. Sang Pencipta seluruh alam, yang tentunya paling mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya.

Wallahu’alam bisshawab.

*Penulis adlah: Anggota Komunitas Aktif Menulis, Bogor

Penulis: Nurul Aqidah

Baca Juga