Pro Demokrasi Vs Pro Militer

Mirip Indonesia, Pemilu Thailand Dirundung 400 Kecurangan

Pemilu Thailand. (Foto istimewa).

Bangkok, Akuratnews.com - Dugaan kecurangan secara masif pada pemilihan Umum tidak saja menjadi isu krusial di Indonesia, namun isu yanag sama juga melanda negeri Gajah Putih, Thailand.

The Straits Times melaporkan, pada Tanggal 7 Mei 2019 kemarin, Komisi pemilihan Thailand (EC) telah mengesahkan sebagian besar dari hasil pemilu yang telah berlangsung 24 Maret lalu, tetapi mereka masih menyelidiki adanya kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil akhir. Kecurangan diduga mencapai 400 kecurangan pemilu. EC menegaskan, dapat melakukan penyelidikan atas kecurangan-kecurangan itu hingga setahun lamanya.

Sementara itu, dari hasil sebagian yang telah diumumkan, tercatat, untuk Majelis Tinggi. Wakil Sekretaris Jenderal EC telah mengonfirmasi perolehan pemilu di 349 dari 350 daerah pemilihan. Sementara untuk 150 kursi Majelis Rendah akan diumumkan hari ini, Rabu, 8 Mei 2019.

Berbeda halnya dengan di Indonesia yang sedang genting menjelang pengumuman pemenang pemilihan Presiden, di Thailand terdapat dua pihak yang berseberangan dalam membentuk pemerintahan. Mereka adalah kubu yang mendukung keberlanjutan pemerintahan junta serta oposisi yang bukan pro-militer.

Menurut hasil yang telah dimiliki oleh Komisi pemilu Thailand, Pheu Thai mendapatkan perolehan tertinggi untuk majelis tinggi atau perwakilan daerah. Partai ini sukses dengan 136 dari 350 kursi.

Namun, partai pendukung junta Palang Pracharath mengklaim memiliki "mandat rakyat" karena memenangkan lebih dari delapan juta suara. Perselisihan kedua kubu sempat terhenti sebentar selama upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn yang berakhir pada Senin, 6 Mei 2019.

Kendati demikian, seperti di Indonesia, banyak pihak yang mempertanyakan netralitas komisi pemilihan Thailand dengan munculnya kecurangan yang diduga melibatkan Komisi Pemilu.

Thailand, meski diperintah oleh Raja, namun pemerintahan yang berjalan masih dikuasai oleh Junta yang didukung partai pro militer Palang Pracharath. Partai itu mengklaim sebagian besar perwakilan daerah yang dipilih junta akan memberikan suara bulat untuk sang petahana. Jika jumlah yang dimaksud Palang Pracharath adalah 250 senator, maka secara matematis PM Prayut Chan-o-Cha hanya membutuhkan 126 suara Majelis Rendah.

Penulis:

Baca Juga