Morotarium Masih Berlaku, Papua Mulai Rindu Kebun Plasma Kelapa Sawit

Jakarta, Akuratnews.com - Kelapa sawit masih menjadi industri perkebunan yang menjanjikan bagi perekonomian nasional.

Sampai saat ini, kelapa sawit pun masih berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian daerah khususnya di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Papua Barat.

“Potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia bagian timur harus terus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud saat menjadi pembicara di diskusi 'Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur' yang dilakukan via zoom meeting, Senin (12/4).

Dipaparkannya, upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan melalui tanaman sawit dengan cara Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dimana ecara umum, target PSR 2020-2022 mencapai 540 hektare, di 21 Provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun, khusus untuk Papua, target PSR mencapai 6 ribu hektar.

“Target PSR 2020-2022 di Papua sebesar enam ribu hektare yang terdiri dari Papua Barat sebesar 3 ribu hektare dan Papua sebesar 3 ribu hektar,” ujar Musdhalifah lagi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke, Justina Sianturi menambahkan, peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2.474 orang asli Papua.

"Mereka memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini membuka mindset warga setempat dan menimbulkan kerinduan kapan morotarium kebun plasma kelapa sawit dibuka kembali," ujar Justina.

Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan, kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan. Maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia bagian timur.

"Tata kelola sawit perlu diperbaiki, mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit. Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujar Imam.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga