MPR Digugat Perbuatan Melawan Hukum, Pelantikan Jokowi Terancam Tertunda

Lalu Piringadi (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) digugat oleh Zulkifli S. Ekomei dalam perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan diajukan oleh Advokat  Lembaga Bantuan Hukum  Solidaritas Indonesia, Lalu Piringadi yang mewakili Kliennya.

Dalam gugatannya, Zulkifli S. Ekomei meminta UUD 1945 versi amandemen dibatalkan dan dikembalikan ke UUD seperti sebelumnya yang disahkan PPKI, di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

Atas gugatan itu, terdapat konsekuensi Pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia pada Oktober 2019 mendatang terancam akan tertunda.

Mewakili Zulkifli S. Ekomei, Lalu Priringadi mengatakan, pihaknya menggugat perbuatan melawan hukum terhadap MPR, DPR, Presiden, pimpinan partai, panglima TNI hingga Kapolri dalam perkara pembatalan amandemen UUD 45 versi MPR yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002 itu.

"Gugatan teregister dengan nomor perkara: 592/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tgl 27 September 2019," kata Lalu Piringadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, lansir situs nasional, Minggu 29 September 2019.

Dalam gugatan tersebut juga memiliki poin dugaan pemalsuan UUD 45 versi MPR, yang nantinya akan berimplikasi pada penundaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang harus menunggu hasil putusan hukum pengadilan, atau hasil Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR untuk menyikapi gugatan hukum tersebut.

"Secara hukum akan membawa konsekuensi, pertama penundaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, yang harus menunggu hasil putusan hukum pengadilan, atau hasil Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPR untuk menyikapi gugatan hukum," ujarnya.

Bahkan, dalam poin gugatan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta menjadi bagian dari MPR agar tidak dapat diintervensi DPR maupun presiden.

"Penguatan lembaga antikorupsi KPK, yaitu dengan menaikkan status KPK menjadi bagian dari lembaga MPR dalam bentuk komisi atau badan pekerja MPR di bidang penegakan hukum, khusus penanganan kasus korupsi," ujarnya. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga