PLN Krisis Batu bara

Mulyanto: Pemerintah Lembek Laksanakan Aturan DMO

Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng
Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng

AKURATNEWS - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah tegas kepada perusahaan tambang batu bara yang tidak patuh pada aturan domestik market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri.

Menurutnya, saat harga batu bara di pasaran dunia tinggi maka Pemerintah harus tegas menegakkan aturan DMO supaya batu bara yang dihasilkan tidak semua diekspor ke luar negeri.

Sebab jika sampai terjadi kelangkaan batu bara di dalam negeri akan berdampak pada terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Sebelumnya diberitakan harga batu bara di perdagangan internasional mencapai rekor baru. Akhir pekan lalu, harga batu bara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat USD 156,95/ton. Sementara harga batu bara DMO dipatok hanya USD 70/ton.

"Ketimpangan harga jual batu bara di dalam dan luar negeri sangat besar. Bukan tidak mungkin pengusaha-pengusaha itu tergiur mencari untung sebesar-bedarnya dengan mencari celah agar dapat mengekspor batu bara sebanyak-banyaknya," imbuh Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 12 Agustus 2021.

Karena itu Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah memperketat pengawasan dan konsisten melaksanakan aturan DMO.

Setiap perusahaan wajib menjual 25 persen batu bara yang dihasilkan untuk keperluan pasar dalam negeri. Sementara 75 persen sisanya dibolehkan diekspor ke luar negeri.

Mulyanto menambahkan Pemerintah harus serius dan teliti mengawasi perusahaan batu bara. Bila diketahui ada perusahaan yang nakal harus segera diberi tindakan.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Redaksi
Editor: Ahyar

Baca Juga