PLN Krisis Batu bara

Mulyanto: Pemerintah Lembek Laksanakan Aturan DMO

Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng
Wakil Ketua FPKS DPR-RI Dr. H. Mulyanto M. Eng

"Sejauh ini dilaporkan ada 34 perusahaan yang diketahui melanggar ketentuan DMO. Perusahaan itu sudah dikenakan sanksi pelarangan ekspor" ucapnya.

"Tapi Pemerintah jangan berpuas diri hanya sampai batas itu. Bila perlu diberi sanksi lebih berat lagi seperti pengurangan kuota produksi atau pencabutan izin usaha," tegas Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah terus melanjutkan pemantauan ke seluruh perusahaan. Jangan-jangan masih ada perusahaan tambang batubara lain yang bertindak curang.

"Sanksi tegas ini perlu diambil agar perusahaan-perusahaan nakal itu jera dan tidak mengulang tindakannya. Sebab dampak yang ditimbulkan dari kelalaiannya itu sangat fatal. Bisa membuat kehebohan baru" ucap Mulyanto.

Menurutnya, kalau PLTU tidak beroperasi maka listrik tidak dapat diproduksi. Bila listrik tidak bisa diproduksi maka akan terjadi pemadaman massal.

Padahal saat ini kita perlu suplai listrik yang cukup untuk menjalani PPKM.

"Rumah sakit butuh listrik untuk melayani pasien. Pabrik gas oksigen juga perlu listrik untuk menghasilkan oksigen yang dibutuhkan," tandas Mulyanto.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Redaksi
Editor: Ahyar

Baca Juga