Mungkinkah Darurat Sipil?

Jakarta, Akuratnews.com - Siapa yang tidak panik dengan situasi yang tidak menentu di tengah pandemi global yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19)? Di Indonesia saja, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah daerah lainnya mulai memberi perhatian khusus terhadap dampak-dampak yang dapat timbul akibat pandemi global satu ini pada pertengahan Maret lalu.

Kala itu, Jokowi memutuskan untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 seiring dengan bertambahnya jumlah kasus positif. Pembentukan tim ini diikuti dengan imbauan pemerintah agar publik dapat tinggal di rumah saja.

Meski begitu, laju penularan sepertinya tetap tak terbendung. Jumlah kasus pun terus bertambah hingga menembus 1.528 kasus hari ini. Selain itu, jumlah pasien meninggal turut meningkat hingga menyentuh 136 kasus.

Penyebaran yang mulanya terjadi di Jakarta juga terus melebar ke berbagai provinsi. Per 30 Maret 2020, penyebaran telah terjadi di sebanyak 31 provinsi.

Keadaan ini disebut-sebut dapat memburuk dengan kapasitas sistem kesehatan Indonesia yang dianggap minim. Keluhan akan kurangnya alat-alat pelindung diri (APD) pun kerap datang dari para tenaga medis.

Bukan tidak mungkin kesiapan pemerintah yang dianggap minim turut menyebabkan laju penularan yang tak kunjung melambat. Banyak pihak akhirnya menilai bahwa pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah (lockdown).

Situs KawalCOVID-19.id misalnya, menyebutkan bahwa lockdown adalah sebuah keniscayaan di situasi seperti sekarang karena penyebaran Covid-19 kini terjadi secara eksponensial, bukan linear. Mereka juga memprediksi bahwa tingkat kematian dapat menyentuh angka satu hingga empat persen populasi (sekitar 1,6 – 7,5 juta orang) bila situasi tetap tak terkendali.

Beberapa pemerintah daerah juga dinilai ingin menerapkan kebijakan lockdown seperti Kota Tegal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, kembali meminta pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan kebijakan lockdown dengan mengirim surat.

Berbagai situasi dan desakan seperti ini akhirnya membuat Presiden Jokowi memberikan tanggapan. Dalam rapat virtual yang dilakukan beberapa waktu lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut menyebutkan bahwa pembatasan sosial skala besar dengan didampingi kebijakan darurat sipil diperlukan.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga