Mungkinkah Jokowi Berantas Korupsi?

Margarito Kamis. (Foto Istimewa).

Penulis: Margarito Kamis, (*)

Akuratnews.com - Pak Jokowi, Presiden yang mengawali karir politik sebagai Walikota Solo ini, oleh sebagian kalangan terlihat unggul dalam pembangunan infrastruktur. Selama memerintah Solo, pria ini dianugrahi penghargaan tokoh anti korupsi. Tindakan-tindakan pemerintahan macam apakah yang membawa dirinya menerima penghargaan? Hanya dirinya dan pemberi penghargaan yang tahu.

Sebagai tokoh antikorupsi, harusnya Pak Jokowi dapat mengikuti jalan  berani Martin Vizcara, Presiden Peru. Martin menggenggam jabatan presiden menggantikan Pedro Pablo Kuczynki menyusul skandal suap yang menimpa dirinya. Sebelum menjadi wakil presiden, Martin, disini terlihat mirip Pak Jokowi menjabat sebagai gubernur  Moquequa salah satu provinsi  di Selatan Peru. Seperti Pak Jokowi juga, selama memerintah di Moquequa, Martin dikenal memiliki reputasi sebagai orang yang konsisten menerapkan good governanace.

Reputasi itu menjadi modal terbesar dirinya. Modal itulah yang membuat Pedro jatuh hati, memintanya menjadi wakil presiden dan membawanya memasuki pemilu presiden tahun 2016. Sukses, keduanya terpilih pada pemilu itu. Posisinya sebagai  wakil presiden, tidak memungkinkan Martin mengaktualisasikan gagasannya. Tetapi tidak setelah dirinya menjadi Presiden. Martin mengambil langkah dengan resiko besar memerangi korupsi.

Konsisten

Mungkinkan Pak Jokowi, pria penerima penghargaan anti korupsi, yang akan dilantik untuk jabatan presiden kedua kalinya ini  mengikuti langkah Martin? Martin konsisten ditengah pemerintahan yang sungguh-sungguh terbelah. Pak Jokowi, sejauh ini tidak berada dalam pemerintahan yang terbelah. DPR – minus Pan dan PKS, boleh dikatakan all the presiden team, malah the presiden dream team. PAN dan PKS tak bakal aneh-aneh. Gerindra toh terlihat jinak. Lalu masih ada stok benteng lain di luar gedung DPR yang sangat dahsyat. Buzzer adalah kekuatan lain yang dahsyat itu.

Akankah landscap dan semua modal politik tak tertandingi, yang dimiliki dan melingkarinya itu membawa Jokowi pada titik “main sikat” seperti Martin lakukan di Peru? Sulit menemukan jawaban kongklusif.

Tetapi apa yang ditakuti Pak Jokowi dari parlemen yang telah tersatukan, terunifikasi  dengan pemerintah? Toh politisi-politisi mutakhir selalu terlihat tidak mengayuh tindak-tanduk politiknya dengan sikap hitam-putih. Mereka selalu cair, untuk tak mengatakan abu-abu.

Kenyataan pemerintahan seperti itu, dalam batas yang nyata berbeda dengan Martin hadapi di Peru. Martin menemukan diri berada dalam pemerintahan yang terbelah. Partainya Keiko Fujimori mendominasi Parlemen Peru, dan Keiko sendiri menjadi ketuanya. Keiko sang Ketua National Congress adalah pesaing Martin bersama Pedro pada pemilu 2016. Mungkin saja ia memiliki ambisi menenggelamkan Martin.

Martin konsisten. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Akankah sama konsistennya dengan Martin? Entahlah. Bila ya, maka Pak Jokowi mungkin akan membawa dirinya pada langkah-langkah, tidak usah main sikat, tetapi reformatif yang tertata daam pertempuran melawan korupsi. Tidak usah banyak bicara, tetapi tidak usah juga menyembunyikan gagasan anti korupsinya, kalau ada. Tindakan pemerintahannya di Solo yang membawa dirinya memperoleh penghargaan, harus terlihat lebih jelas dalam tata kelola birokrasi.

Martin di Peru, presiden yang semasa memimpin Moquequa sebuah provinsi di Peru Selatan, menerapkan good and clean government, jelas komitmen dan konsistensinya. Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden menggantikan Pedro Pablo Kuczynski yang diimpeach,  Martin menunjukan konsistensi dan kelasnya. “Peru come first, and we must leave behind squabbles” katanya dalam pidato yang menghebohkan gegap gempita rakyatnya.

Saya akan bekerja mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi public, kata Martin dalam pidatonya itu. Itu karena Martin tahu masalah besar yang melilit politik dan birokrasi. Sama dengan Indonesia, masalah terbesar bangsanya, adalah korupsi. Dalam penilaiannya  korupsi telah mewabah sedemikian gilanya, menggurita dalam birokrasi sejak pemerintahan Alberto Fujimori, presiden 1991-2000. Presiden ini diimpeach dan akhirnya dipenjara karena berbagai skandal korupsi.

Selangkah Saja

Seperti itulah korupsi dimuka bumi ini. Dulu maupun sekarang. Tidak di Indonesia, tidak juga juga di Peru. Dimana-mana modusnya tidak pernah jauh dari kesepakatan-kesepakatan kotor, suap-menyuap, penyalah-gunaan wewenang, dan kick back proyek. Kuczynski, presiden yang digantikan Martin misalnya, dituduh menerima ratusan ribu dolar Amerika Serikat dari Odebrecht, perusahaan konsultan Brasil yang mengerjakan sejumlah proyek di Peru.

Martin mungkin terlalu progresif untuk ukuran sebuah negara menderita korupsi parah. Untuk meyingkirkan hambatan-hambatan politik yang mungkin menghadang langkah-langkah reformatifnya, ia pada kesempatan pertama meminta pemilu dipercepat dari seharusnya 2021 menjadi Januari 2020. Sangat progresif, Martin mengintroduksi larangan politisi korup mengikuti kontestasi itu. Gagasan ini dituangkan dalam UUD yang hendak diubah.

Langkah ekstrim ini, jelas tidak perlu dilakukan Pak Jokowi. Toh pemilu sudah usai dengan segala duka dan pilu yang menyertainya. Ada politisi di legislative dan eksekutif berbagai level yang tertangkap KPK melakukan korupsi, tidak usah jadi perangsang mengadopsi langkah dan tindakan tipikal Martin. Tidak usah. Tetapi bukan itu masalahnya.

Pak Jokowi perlu maju selangkah, mengenali dan memetakan secara jelas, terukur penyebab dan cara berkelahi dengan korupsi sejauh ini. Itu saja. Selalu ada pandangan berbeda, persis pandangan-pandangan atas UU KPK Perubahan, plus  pro Perpu atau anti Perpu atau pro korupsi atau dan anti korupsi. Itu jelas. Biasa saja. Tetapi mengidentiikasi kenyataan itu saja tidak cukup. Bukan itu cara berpikirnya.

Yang wajar dilakukan Pak Jokowi adalah mengenal, sekali lagi, lebih dalam, lebih jernih setiap sudut tersembunyi pada semua sayap diskursus penanganan korupsi. Di titik itu Pak Jokowi perlu membuka gudang politik “minyak untuk pangan” yang diterapkan PBB di Irak. Program ini bermotif mengurung mendiang Saddam Husen, yang Amerika identifikasi sebagai manusia paling berbahaya dan korup pada masanya itu.

Tetapi apa hasilnya? Rakyat tetap menderita, bahkan sesudah Sadam pergi untuk selamanya. Nyatanya program ini menyediakan begitu banyak lubang korup, yang dinikmati pialang-pialang kekuasan dalam dunia politik ekonomi, khususnya minyak Internasional. Hingga saat ini korupsi malah mengila d Irak. Rakyat terus terlilit penderitaan diberbagai sudut kehidupan.

Korup tetapi berbaju antikorupsi, begitulah yang dapat digambarkan dari program “minyak untuk pangan” di Irak pada masa Saddam Husen. Ini yang terlihat tak sepenuhnya dikenali Martin di Peru. Itu yang mengakibatkan, salah satunya, National Congres yang didominasi partai oposisi pimpinan Keiko Fujimori, menolak gagasannya. Martin memang tidak hilang akal. Ia membawa gagasannya itu ke referendum khas Chaves di Venezuela.

Korupsi yang menurutnya menggurita di negerinya disajikan boleh saja disajikan sebagai penyebab paling utama anggota parlemen bersatu menolak gagasannya. Tetapi parlemen melihat sisi lain dari gagasannya itu. Apa? Mengapa harus gunakan referendum? Siapa yang menjamin referendum itu tidak sama tujuannya dengan yang digunakan Chaves, bahkan Alberto Fujimori? Bukankah Fujimori juga hendak mengubah konstitusi melalui referendum, dan konstitusi yang direferendumkan itu memungkinkan dirinya menjadi presiden untuk ketiga kalinya?

Pak Jokowi karena itu, harus memiliki pengetahuan, yang dengannya gagasan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi dirancang secara tepat. Ini akan ditentukan selamanya oleh kemauan berkelas Pak Jokowi memaknai penghargaan antikorupsi yang disandangnya. Pak Jokowi tidak perlu memberangus politisi, seperti dilakukan Martin. Juga tidak perlu mengubah UUD untuk memungkinkan dirinya maju lagi pada pemilu presiden berikutnya. Tidak perlu. Toh masa jabatan keduanya saja belum dimulai.

Sistem pemilu, yang sejauh ini muncul sebagai mesin produksi korupsi harus dibenahi. Puluhan, bahkan ratusan miliyar rupiah yang dikeluarkan setiap kali pemilu digelar, tentu untuk meraih jabatan politis –ini sangat disukai pialang-pialang kekuasaan- sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Memang pialang menyukainya, karena itulah cara mereka mengendalikan pejabat, kekuasaan.

Bila Pak Jokowi dapat, tentu berdasarkan data ternalar, memetakan fenomena korupsi dalam politik pintu berputar, itu akan jadi point hebat. Politik pintu berputar tidak lain selain sebagai cara menciptakan dan melanggengkan klik-klik intitusi. Wujud politik ini adalah pejabat yang telah pergi dari satu institusi, tetapi atas nama menjaga relasi, semangat institusi, bisa masuk dan keluar institusi itu sesuka mereka. Mendapat akses, mendapat informasi, bahkan kekebalan. Apa sesudah itu? Korupsi tak surut.

Mungkinkah semua itu dilakukan Pak Jokowi? Itu soalnya. Respon merangkak terhadap berbagai peristiwa mematikan, mulai dari bencana Lombok, Sulteng, kematian aneh petugas PPS pemilu, belakangan bencana Ambon dan kerusuhan mematikan di Wamena Papua, memungkinkan setiap orang memilih untuk tak berharap. Tetapi siapa tahu. Mungkin ya, mungkin tidak. Sejarah akan bicara pada wakutunya.

Jakarta, 8 Oktober 2019 (*)

*Penulis adalah Pakar Hukum Tata Negara, Doktor HTN, Staf Pengajar FH. Univ. Khairun Ternate.

Penulis: ......
Editor:.......

Baca Juga