Opini

Mungkinkah Mengakhiri Pandemi dengan Vaksin?

Akuratnews.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menjelaskan faktor kehalalan bukan menjadi masalah utama dalam proses produksi kandidat vaksin Covid-19. Wapres mengatakan, kehalalan vaksin memang penting, tapi dalam kondisi darurat vaksin diperbolehkan dipakai meski tidak halal.

Hal itu disampaikan Kiai Ma'ruf saat menerima laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Bio Farma Honesti Basyir tentang pengembangan vaksin, di rumah dinas Wapres di Jakarta, Jumat (2/10).

Juru bicara Wapres, Masduki mengatakan, nantinya Luhut, Menkes dan Bio Farma akan terlebih dahulu berangkat ke China untuk melakukan pengecekan terhadap vaksin yang akan dikirim ke Indonesia. Wapres akan meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut dalam kunjungan tersebut untuk memverifikasi kehalalan dari awal.

Masduki mengatakan, dalam laporan itu juga Luhut yang sekaligus ketua penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas juga melaporkan jika tahap pertama vaksin yang akan tiba sebanyak tiga juta vaksin. Tahap pertama yang mendapat prioritas vaksinasi, adalah garda terdepan penanganan Covid-19 antara lain tenaga kesehatan, TNI, Polri dan lainnya. (Republika.co, 2/10/2020)

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan, ditemukannya vaksin belum tentu jadi solusi utama menyelesaikan pandemi Covid-19. Doni mengatakan vaksin yang tengah diteliti beberapa negara termasuk Indonesia masih berproses dan belum ada yang terbukti bisa menghentikan pandemi secara total untuk kembali ke kehidupan normal (Ayojakarta, 11/08/2020).

Selanjutnya terkait vaksin Covid-19, Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan. Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah dengan menetapkan patokan harga tertinggi vaksin.

Ketua BPKN Rizal E Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar.

Demikianlah sekelumit persoalan vaksin dari keamanan atau kehalalan dan mekanisme pasar. Tentu sebagai warga kita berharap agar pemerintah betul-betul mengupayakan pandemi segera berakhir. Namun, jika dari segi kehalalan dan mekanismenya bermasalah tentu akan membuat kita ragu mungkinkah mengakhiri pandemi dengan vaksin?

Padahal menurut dr Toreni Yurista (anggota HELP Syariah), berkaitan dengan vaksin ada tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, proses penelitian vaksin membutuhkan waktu. Kedua, proses pengadaan vaksin (produksi dan distribusinya). Ketiga, kepercayaan publik terkait keamanan dan (kehalalannya).

Dapat dikatakan upaya pemerintah Indonesia mengatasi penyebaran Covid-19 belum bisa dikatakan maksimal. Upaya karantina/lockdown, Test-Trace-Treatment (3T), sampai instruksi Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak (3M) belum dilaksanakan secara optimal dan cenderung melompat ke solusi vaksin (mengandalkan keberadaan vaksin).

Solusi pemerintah mengandalkan vaksin dengan diterbitkannya Perpu No 99 tahun 2020 tentang Percepatan Pengadaan Vaksin berbarengan dengan disahkannya Omnibus Law. Hal ini menunjukkan bahwa desakan pertimbangan ekonomi dan desakan para kapital yang diutamakan.

Kebijakan dan solusi pemerintah seakan mengutamakan ekonomi membuat solusi vaksin masih jauh dari harapan. Apalagi, kalau dianalisis lebih tajam dan membandingkan dengan negara lain belum ada pandemi berhasil diatasi dengan vaksin. Apakah Indonesia mau dijadikan "kelinci percobaan" oleh para kapital vaksin?

Di negara lain seperti China, Vietnam, Korea Selatan, dan Singapura mengatasi covid-19 dengan intervensi sistemik dari negara berupa Lockdown dan 3T/TLI (Test, Trace, Treat/ Tes, Lacak, dan Sembuhkan). Namun, risikonya ekonomi menjadi lumpuh dan terjadi benturan antara rakyat dengan aparat.

Bisa dipastikan negara yang mengusung ideologi Kapitalis sekuler termasuk Indonesia tidak akan mampu Lockdown karena dibutuhkan stabilitas ekonomi yang kuat, tidak bertumpu pada pasar modal yang mudah hancur dan terbentur dengan isu HAM. Sama halnya jika mengambil 3T/TLI maka perlu biaya besar dan kesiapan fasilitas kesehatan, Indonesia pun sepertinya tidak mampu.

Hal ini tentu sangat berbeda jika negara menerapkan sistem Khilafah. Islam tentu akan lebih mengutamakan kehalalan terkait obat atau vaksin. Selain itu, negara sedari awal akan segera melakukan karantina wilayah dengan mengisolasi yang sakit sampai sembuh. Sehingga penduduk atau wilayah lain yang tidak terdampak bebas melakukan aktivitas.

Karantina wilayah dalam Islam ini akan berjalan sempurna jika ekonomi negara tidak tergantung dengan asing dan hanya bertumpu pada sektor rill. Selain itu dari segi kesehatan mapan dan tangguh serta teknologi terdepan memperhatikan kehalalan.

Vaksin dalam Islam memang hukumnya mandub artinya boleh, kedudukannya sama dengan obat. Negara dalam Islam akan mampu mengarahkan kemampuannya dalam biaya dan penelitian untuk memproduksi dan mendistribusikannya.

Kesehatan bukanlah sistem yang berdiri sendiri perlu sistem lain yang saling terkait dan menunjang. Oleh karena itu, pandemi ini hanya bisa diatasi jika supra-sistemnya kuat dan tangguh, Khilafah memiliki ini.

Wallahu'alam...

Baca Juga