oleh

Mutasi Pejabat di Bireuen Syarat Kepentingan Pribadi Dan Kelompok

Bireuen, Akuratnews.com – Kebijakan mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu fungsi manajemen sistem kepegawaian yang sangat fundamental baik di pusat maupun di daerah.

Namun Mutasi yang dilakukan Di Kabupaten Bireuen tidak sesuai dengan evaluasi terhadap persoalan kebutuhan kinerja pegawai, bahkan mutasi dilakukan hanya untuk memenuhi hasrat politik kepala daerah dan kelompok nya tanpa ada memikirkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pegawai ASN.

Sesuai dengan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jelas jelas melarang kepala daerah memberhentikan atau memindahkan seorang pejabat yang menduduki jabatannya belum genap dua tahun.

Ini jangankan dua tahun baru berusia tujuh bulan kepala daerah kabupaten Bireuen sudah melalukan pergantian atau memutasikan kembali aparaturnya,Padahal sudah jelas di dalam UU ASN tidak membenarkan.

UU ASN tersebut sudah berlaku sejak 15 Januari 2014 tentang penempatan seorang pejabat,Jelas tertulis pejabat bisa dimutasikan jika yang bersangkutan sudah bekerja selama dua tahun, itu dikarenakan pejabat tersebut juga dinilai kinerjanya selama satu tahun sekali.

Disitu diingatkan kembali jika pejabat yang kinerjanya baik atau bagus dalam dua tahun tidak boleh diganti.

Bagaimana kinerja aparatur negara kalau kepala daerah asik gonta ganti pejabat, pejabat sendiri akan menjadi risih dan takut di dalam bekerja nantinya.

Untuk itu kepada kepala daerah untuk meninjau ulang mutasi yang di lakukan. Karena ada kejangalan bahkan ada beberapa yang aneh.

Seorang pejabat esalon IV sendang dalam masalah hukum karena dekat dengan salah seorang keluarga kepala daerah di promosi menjadi pejabat esalon III, seorang mantan pejabat esalon II karena bersebrangan di angkat menjadi pejabat esalon IV, seorang pejabat yang bekerja baik dengan catatan ada beberapa prestasi di nonjobkan, bahkan yang lebih ironisnya lagi sampai berita ini di turunkan posisinya masih mengambang karena belum adanya penempatan.

Didalam UU ASN juga ditegaskan apabila ada kepala daerah yang tetap nekad memberhentikan pejabat sebelum dua tahun, maka aparatur tersebut bisa melaporkan masalah ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN ). (Chai)

Loading...

Komentar

News Feed