Sengketa Penetapan SK Pensiun

Nah Loh, Kemenkes Surati Kepala BPOM, Minta Klarifikasi Pelaksanaan Putusan PTUN

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Perseteruan antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) , Penny K. Lukito dengan Mantan Kepala Balai Besar POM (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.Kes sudah sampai pada Kementerian Kesehatan terkait dengan pelaksaan hasil putusan Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) yang mewajibkan Kepala BPOM untuk mengembalikan lagi jabatan Sapari sebagai kepala BB-POM Surabaya, termasuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Sapari.

Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta itu disorot langsung oleh Kementerian Kesehatan dengan menyurati Kepala BPOM untuk meminta klarifikasi pelaksanaan putusan PTUN tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Akuratnews.com, diketahui, dalam suratnya, Kemenkes, melalui sekretaris Jenderal Kemenkes meminta klarifikasi atas surat Sapari perihal penyampaian informasi keberatan dan banding administrasi ke Presiden RI atas penerbitan Keputusan Kepala Badan Pengawas Cbat dan Makanan (POM) RI Nomor 00032/15014/AZ/03/19 tanggal 26 Maret 2019 tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun atas nama Sapari.

Selain itu, ada 5 poin yang tertera dalam surat Kemenkes yang disampaikan kepada Penny K. Lukito, sebagai berikut:

Pertama, Yang bersangkutan (sapari) diangkat menjadi Kepalai Balai Besar POM di Bajarmasin sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.1.242.05.17.1873 tanggal 2 Mel 2017.

Kedua, Yang bersangkutan dipindahkan ke Surabaya berdasarkan sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.1.242.02.18.0839 tangcal 14 Februari 2018.

Ketiga, Yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya berdacarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 TMT 21 September 2018.

Keempat,. Bahwa atas pemberhentian tersebut yang bersangkutan menggugat Kepala Badan POM RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 17 Desember 2018 dengan registrasi perkara nomor 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 30 April 2019 dengan putusan sebagai berikut:

  1.  Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.,
  2.  Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI HK 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 tentang nomor memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil alas nama Drs. SAPARI, Apt, M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol Pembina Tk. I (IV/h) dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.
  3. Mewajbkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Bacan Pengawas Obat dan Makanan RI romor HK05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19
    September 2018 tentang mamberhent kan dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Drs. SAPARI, Apt, M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat Gol Pembina Tk. I (IV/b) deri Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya.
  4. Mewajbkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat can martabatnya seperti semula sebagal Kepalai Balai Besar POM di Surabaya.

Kelima, Memperhatikan hal tersebut di atas, kiranya dapat diberikan kiarifikasi terkait pelaksanaan putusan PTUN Jakarta nomor 294/G/2018/PTUN-JKT tanggal 30 April 2019 yang mewajibkan Kepala Badan POM RI untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor HK.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018 dan merehabilitasi Drs. SAPARI, Apt, M.Kes NIP. 195908151993031001.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes atas nama Menteri Kesehatan, drg Oscar Primadi MPH.

Terkait dengan surat itu, mampukah Penny K. Lukito melaksanakan putusan PTUN tersebut mengingat Kepala BPOM, Penny K. Lukito telah menerbitkan SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2019 di Jakarta. SK itu diterima Sapari tanggal 9 Mei 2019 atau satu hari setelah putusan PTUN yang memenangkan dirinya.

SK Pensiun TMT itulah yang membuat Sapari kembali menggugat Kepala BPOM ke PTUN untuk yang kedua kali, sebab SK Pensiun itu ditetapkan saat sidang gugatan masih berjalan. “Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut,” ujar Sapari dalam keterangan pers yang diterima redaksi akuratnews.com beberapa hari lalu.

“SK Pensiun itu ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Kepala BPOM, saya masih melakukan upaya keberatan dan banding. Masih tahap persidangan di PTUN,” jelas Sapari. Selain mengenai ketetapan, ada beberapa syarat pensiun berupa dokumen yang belum lengkap.

"Beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar,” ujar Sapari. Persoalan lainnya adalah gaji yang sejak November 2018 belum diterima oleh Sapari. Menurut Sapari bagaimana dia bisa menafkahi anak dan istri jika tidak menerima gaji.

Atas dasar itulah, selain menggugat ke PTUN kedua kali, Sapari juga meminta Presiden Joko widodo memecat Kepala BPOM. Surat sudah dilayangkan Sapari kepada Presiden. “Saya mendesak Presiden Joko Widodo memecat Kepala Badan POM, karena telah melawan hukum,” Kata Sapari.

Sebelumnya, redaksi telah berkali-kali mencoba mengkonfirmasi langsung Kepala BPOM Penny K. Lukito melalui pesan Whatsapp terkait berita ini, namun cukup disayangkan, pesan Whatsaap redaksi belum juga dibalas. Kepala BPOM belum merespon konfirmasi akuratnews.com. *

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga