Nama Wakil Ketua PN Surabaya Disebut Dalam Dakwaan Hakim Itong

AKURATNEWS - Mantan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaini Hidayat, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), menjalani sidang pertama di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, pada Selasa (21/6/22).

Sidang perdana yang beragendakan pembacaan Dakwaan itu, digelar secara daring dan diikuti oleh Itong dari Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Wawan Yunarwanto mendakwa, Itong dengan Pasal 12 huruf c UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1

Pada dakwaan yang dibacakan oleh 3 JPU KPK tersebut, yakni Wawan Yunarwanto, Gina Saraswati, Moh Nur Aziz, dijelaskan pula bagaimana kronologis kasus yang melibatkan 2 orang dalam PN Surabaya ini.

Selain mengungkapkan kronologis kasus ini, dalam surat dakwaan juga terungkap nama Wakil Ketua PN Surabaya, Dju Johnson Mira Mangngi.

Kasus ini berawal saat terdakwa advokat Hendro Kasiono (berkas terpisah) menerima kuasa dari Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid, untuk mengurus pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).

“Disepakati biaya operasional dan biaya pengurusan perkara (pembubaran PT SGP) sebesar Rp 1,3 miliar. Uang tersebut untuk tahapan persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung,” ujar jaksa KPK.

Setelah kesepakatan tersebut, terdakwa Hendro Kasiono dan terdakwa Hamdan mulai intens melakukan komunikasi. “Saat bertemu, terdakwa Hamdan menyerahkan format permohonan pembubaran PT yang dibuat terdakwa Itong. Format tersebut yang dijadikan acuan dalam membuat permohonan pembubaran PT SGP,” ungkapnya.

Selanjutnya, terdakwa Itong menyampaikan kepada terdakwa Hamdan agar meminta uang kepada terdakwa Hendro. “Uang itu yang akan diberikan pada wakil ketua PN Surabaya Dju Johnson Mira Mangngi, dengan tujuan agar terdakwa Itong yang ditunjuk sebagai hakim dalam perkara pembubaran PT SGP,” beber jaksa KPK.

Kemudian pada 29 November 2021, terdakwa Hendro mencairkan cek pemberian dari Abdul Majid Umar sebesar Rp 200 juta dari total uang Rp 1,3 miliar. Uang Rp 200 juta itu diberikan kepada terdakwa Itong melalui terdakwa Hamdan.

“Terdakwa Hamdan meminta tambahan uang sebesar dari Rp 60 juta, sehingga seluruhnya menjadi Rp 260 juta. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB di area PN Surabaya, terdakwa Hendro memberikan uang sebesar Rp 260 juta kepada terdakwa Hamdan. Kemudian terdakwa Itong menerima uang tersebut sebagai biaya pengurusan pembubaran PT SGP,” katanya.

Setelah terdakwa Hendro mendaftarkan permohonan pembubaran PT SGP, terdakwa Hamdan kemudian mengirim pesan Whatsapp kepada Maligia Yusup Pungkasan alias Pungky, staf honorer Wakil Ketua PN Surabaya. Dalam pesannya, terdakwa Hamdan meminta agar wakil ketua PN Surabaya menugaskan terdakwa Itong sebagai hakim pada sidang permohonan PT SGP.

Permintaan terdakwa Hamdan tersebut akhirnya dikabulkan. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya surat Penetapan Nomor 2174/Pdt.P/2021/PN Sby tertanggal 30 November 2021 atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. “Wakil Ketua menetapkan bahwa terdakwa Itong sebagai hakim yang mengadili perkara permohonan pembubaran PT SGP,” tegas jaksa KPK.

Setelah rencana tersebut terstruktur, sidang permohonan pembubaran PT SGP akhirnya digelar pada 6 Desember 2021. “Kemudian terdakwa Hamdan meminta kepada terdakwa Hendro agar menyiapkan uang sejumlah Rp 150 juta sebagai imbalan jika dimenangkan dalam perkara tersebut,” terangnya.

Selain itu Jaksa KPK menjelaskan, kemudian pada 19 Januari 2022 jam 11.36 WIB, terdakwa Hendro mengirim pesan Whatsapp kepada terdakwa Hamdan terkait rencana penyerahan uang tersebut. “Terdakwa Hendro diminta terdakwa Hamdan agar meletakkan uang tersebut di mobil miliknya. Dengan cara sebelumnya terdakwa Hamdan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa Hendro,” katanya.

Lebih lanjut kata Jaksa, sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa Hamdan beserta barang bukti uang Rp 140 juta berhasil diamankan oleh petugas KPK. “Perbuatan terdakwa Itong sebagaimana dalam dakwaan pertama: Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan kedua: Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1,” lanjut jaksa KPK.

Usai mendengarkan dakwaan tersebut, terdakwa Itong langsung membantahnya. Nantinya bantahan itu akan diajukan melalui nota eksepsi pada sidang selanjutnya.

Penulis:

Baca Juga