Napi Baru Bebas Bikin Ulah Lagi, Kemenkumham Dinilai Gagal dan Harus Tanggung Jawab

Jakarta, Akuratnews.com - Kekhawatiran masyarakat akan gangguan keamanan pasca dibebaskannya 35 ribu narapidana (napi) umum guna megeliminir penyebaran virus Corona di Lapas dan Rutan, belakangan ini semakin mengemuka.

Di sejumlah wilayah, para napi yang baru beberapa hari keluar ini kembali melakukan berbagai tindak kriminal, mulai dari aksi begal, perampokan, penjambretan hingga pencurian kendaraan.

Sejumlah analisis bisa menjelaskan fenomena ini. Disaat meningkatnya jumlah pengangguran akibat dampak wabah Corona ini, maka tindak kriminalitas ikut meningkat.

Hal ini mendorong sejumlah pihak mendesak
Kementerian Hukum dan HAM (Kenkumham) mengevaluasi dan memperketat pengawasan 30.000 napi yang baru dibebaskan ini.

"Bagaimana pun, kasus ini harus menjadi tanggungjawab Kemenkumham. Bagaimana janji Menkumham jika para napi itu akan diawasi. Harus diantisipasi agar tidak menjadi fenomena, dimana setelah menghirup udara bebas, ternyata para napi tidak jera, bahkan tidak berselang lama langsung kembali beraksi," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (12/4)

Ditegaskannya, jika nantinya tindak kriminalitas yang dilakukan napi yang baru dilepas ini menjadi fenomena, tentunya Menkumham harus bertanggungjawab karena program pembebasan napi dengan dalih wabah Corona mengalami kegagalan.

Lalu, bagaimana seharusnya peran Polri dalam mengantisipasi hal ini?

Neta menyebut, secara normatif tugas Polri adalah menjaga Kamtibmas dan mengamankan masyarakat dari ancaman para kriminal, termasuk ancaman dari napi yang baru dibebaskan.

"Artinya Kemenkumham memberikan beban baru bagi Polri di tengah kesibukan ikut mencegah dan mengantisipasi dampak wabah virus Corona," pungkas Neta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga