Pembangkangan Peradilan

Natalius Pigai: Kubu Jokowi-Ma’ruf Hina Wibawa dan Martabat Sembilan Hakim MK

Pernyataan Natalius Pigai yang viral di Media Sosial facebook yang diunggah oleh akun Ade Chandra. (Foto dok. facebook).

Jakarta, Akuratnews.com - Aktivis Kemanusiaan sekaligus anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia periode 2012 - 2017, Natalius Pigai mengkritik keras prilaku Tim Kuasa Hukum 01, Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Kawan-Kawannya dengan menyatakan 'Kubu Jokowi-Ma;ruf Hina Wibawa dan Martabat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Natalius juga menyatakan Tim Kuasa Hukum Kubu 01 telah melakukan pembangkangan peradilan.

Menurut Natalius, Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

"Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas Perkara dari pasangan 02 adalah terang benderang meyakinkan kita, untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru di mana hukum dipermainkan, hakim hanya pegang palu legitimasi kejahatan penguasa." UJar Natalius Pigai sebagaimana dinyatakan dalam artikel Opini Natalius Pigai yang viral di Medsos facebook sejak diunggah dalam status akun facebook Ade Chandra tertanggal 19 Juni 2019.

Natalius menyatakan, Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum.

"Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum, (bukannya) justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court)." Tegas mantan Anggota Komnas HAM ini.

Menurutnya, Kubu 01 tidak hanya menghina lembaga peradilan tapi merendahkan harga diri, wibawa dan martabat para hakim yang mulia. Kehormatan hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.

Berikut selengkapnya artikel Natalius Pigai yang viral di media sosial facebook:

Judul: KUBU JOKOWI MARUF HINA WIBAWA & MARTABAT 9 HAKIM MK DAN LAKUKAN PEMBANGKANGAN PERADILAN

Oleh: Natalius Pigai, (*)

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan yang memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas Perkara dari pasangan 02 adalah terang benderang meyakinkan kita, untuk menyatakan bahwa mereka masih terjebak negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada orde baru di mana hukum dipermainkan, hakim hanya pegang palu legitimasi kejahatan penguasa.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Kubu 01 seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Kubu 01 tidak hanya menghina lembaga peradilan tapi merendahkan harga diri, wibawa dan martabat para hakim yang mulia. Kehormatan hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.

Seharusnya Pengacara Kubu 01 paham bahwa sidang pilpres ini sensitif sehingga pemaksaan kepada Majelis Hakim agar ambil keputusan soal perbaikan berkas, selain bisa dikategorikan penghinaan, juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada hakim. Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan hakim berat ke pasangan 01. Padahal secara tersirat mau menyatakan bahwa, mereka belum siap menghadapi gugatan.

Penghinaan terhadap hakim dan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pengacara Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum. Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana Orde Baru, hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa Penguasa dan orang-orang berkuasa. Hal tersebut berarti demokrasi pun terancam dengan pembangkangan hukum. Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.

Sandiwara yang diperlihatkan oleh Pengacara 01 di depan public dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan. Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potensi Masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

Kami berharap Hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (guardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya Negara (guardian of nation state).

Natalius Pigai, Aktivis Kemanusiaan.

Sejak diunggah Ade Chandra pada 19 Juni 2019, puluhan komentar mewarnai unggahan tersebut, seperti akun Kang Udi mengkomentari "#hakim harus "dikawal masyarakat,,"supaya tegak lurus menegakan keadilan.",

lalu akun Tiara Putri menyatakan "# mk curangrakyatmelawan,, prabowosandi pemimpinyg dcinta rkyatcerdas, bukanpmimpin munafik n penghianat,,, kalem tenang tpi bajingn,, prabowo arogan tegas tp pasti, hdp 02, kbenaran d pihakmu".

Beda dengan Tiara Putri, akun Nur Cahyadi Yadi sedikit mengancam dengan menyatakan, "Kalo MK memenangkan 01, siap2 People Power" tegasnya.

Sementara, sejak viral di medsos, belum ada jawaban atau respon dari Tim Kuasa Hukum Kubu 01 atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf untuk menjawab tudingan natalius Pigai ini. Demikian dilaporkan. **

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga