Opini

Negeriku Merana karena UU Cilaka

Akuratnews.com - Assalammualaikum gengs, long time no see nih. Ehm, walaupun kita udah lama enggak jumpa sapa maupun sharing–sharing, kemarin sempat ada yang menghebohkan lho bahkan bisa viral sampe ke media internasional termasuk Korea Selatan.

Lho kok bisa yaaa sampe viral ke media internasional? Tentu saja bisa, karena sebagian hal yang menghebohkan ini juga beredar di jagat dunia media sosial, yup! Twitter. Di Twitter sempat viral lho tagar #tolakomnibuslaw, #JegalSampaiGagal, #MosiTidakPercaya, #tolakruuciptakerja bahkan tagar #GagalkanOmnibusLaw.

Bila kita tengok sejenak, tagar yang banyak ini ditunjukkan kapada undang-undang (UU) yang baru saja disahkan dan masih terbilang masih ‘hangat’. Undang-undang tersebut disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu oleh ketua DPR, Puan Maharani.

Si ibu satu ini baru saja mengetuk palu tanda pengesahan UU Ciptaker, lebih dikenal dengan istilah UU Cilaka. Lho kok dibilang UU Cilaka? Bukannya semua UU yang dibuat oleh para wakil rakyat ini ditujukan untuk menyejahterakan rakyatnya? Kan mereka berprinsip kedaulatan di tangan rakyat, jadinya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.

Mungkin banyak dari kita maupun segelintir masyarakat yang berpikir seperti itu dan itu salah satunya kamu. Iyaa! Kamu yang lagi baca tulisan aku ehe.  Wajar bila banyak masyarakat memiliki asumsi maupun opini seperti itu karena mereka berpikir, yaa kalian para wakil rakyat, kalian kami pilih saat pilkada dan sudah seharusnya kalian mewakilkan suara aspirasi kami di bangku pemerintahan.

Namun realita dari angan ini adalah ekspektasi yang banyak mengecewakan. Bagaimana tidak, salah satu angan sebagian masyarakat bahkan seluruh masyarakat mendapatlan pekerjaan yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan kita sehari hari. Bahkan dikatakan dapat membalas budi jasa kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita hingga kita bisa mengenyam bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar sarjana.

Sayangnya, UU yang telah disahkan ini malah membuat heboh ricuh bahkan sampai bersifat anarkis. Hal ini, didukung oleh fakta di lapangan banyak sekali orang yang menolak UU Ciptaker ini. Mungkin namanya saja UU Ciptaker, padahal isinya malah lebih berpihak kepada majikan/perusahaan ketimbang para buruh/pekerjanya.

Lalu nih gengs, bagaimana cara kita mengetahui bahwa UU ini lebih pro kepada pengusaha dan bahkan kepada TKA? Nih aku paparkan beberapa sorotan terkait UU Ciptaker/Cilaka ini:

 Pertama, penghapusan upah minimum. Salah satu poin yang banyak ditolak oleh serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan ini dinilai membuat upah pekerja lebih rendah, padahal dalam UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 disebutkan tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.

 Kedua, jam lembur lebih lama. Dalam draf omnibus law bab IV tentang ketenagakerjaan pasal 78 disebutkan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan jam lembur itu lebih lama dibandingkan dalam UU nomor 13 tahun 2003, yang menyebutkan kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

 Ketiga, Kontrak seumur hidup dan rentan PHK. Dalam RUU Ciptaker salah satu poin pasal 61 mengatur perjanjian kerja berakhir pada saaat pekerjaan selesai. Sementara, pasal 61A menambahkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Dengan adanya aturan ini, RUU Ciptaker dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan dan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang berpotensi membuat status kontrak pekerja menjadi abadi dan bahkan pengusaha dinilai bisa mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

 Keempat, Pemotongan waktu istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 poin b dikatakan waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Selain itu dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun. Cuti panjang disebut akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hal tersebut jauh berbeda dari UU ketenagakerjaan sebelumnya yang menjelaskan secara detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

 Kelima, mempermudah perekrutan TKA. Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) merupakan salah satu pasal yang paling ditentang serikat pekerja. Pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Namun jika mengacu pada Perpres Nomor 20 tahun 2018, diatur bahwa TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah perizinan TKA, karena perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja.

Dari kelima poin itu, wajar saja bila para buruh, mahasiswa, kpopers, masyarakat dan juga yang lainnya melakukan aksi demo secara besar-besaran. Namun adakah solusi solutifnya? Efektif pake banget untuk mengatasi juga menangani persoalan ini?

Tentu saja ada, jawabannya adalah Islam! Ehh ehh tunggu deh, kok Islam sih? Bukannya Islam hanya agama ritual semata? Bukannya Islam hanya memerintahkan kita untuk shalat, puasa, zakat, dan pergi haji? Bukannya Islam hanya mengatur saat kita mengadakan pernikahan, aqiqah maupun saat berkurban? Bukannya Islam hanya ada pada saat kita lagi di masjid saja ???

Okay, fix kamu mainnya kurang jauh. Valid no debat! Ternyata di dalam Islam ada lho solusi solutif, jitu dan pastinya tokcer pake banget.

Syariat Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan atau perusahaan sejumlah hal:

 Pertama, perusahaan harus menjelaskan kepada calon pekerja jenis pekerjaan, waktu atau durasi pekerjaan serta besaran upahnya. Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan semua itu merupakan kefasadan.

 Kedua, upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. Cara inilah yang dipakai sistem kapitalisme di seluruh dunia, dibuatlah standar upah minimum daerah, kota, kabupaten atau provinsi. Akibatnya, kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan.

 Ketiga, perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman.

Dan ternyata nih gengs, negara wajib lho turun tangan menyelesaikan perselisihan buruh dengan majikan atau perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Akan tetapi, negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan syariat Islam

Sayang seribu sayang, negara yang dimaksud bukanlah negara yang saat ini ada di tengah-tengah kita maupun belahan dunia lainnya. Negara yang kita maksud adalah negara yang menerapkan semua hukum Islam dan mengemban ideologi Islam ke seluruh dunia, yakni KHILAFAH.

Khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariat Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidupnya seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keamanan mereka.

Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi khilafah, kesejahteraan rakyat di atas kepentingan para pengusaha.

Baca Juga