oleh

Nelayan Sumut Demo Terkait Penangkapan Nelayan

Medan, Akuratnews.com – Gubsu Edi Rahmayadi yang baru bertugas lima hari dan belum tahu apa yang menjadi duduk perkaranya, seribuan nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Kecil Modern Sumatera Utara (Sumut) melakukan demo di depan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (13/9/2018). Mereka meminta solusi alternatif pengganti alat tangkap trawl yang dilarang penggunaannya dan penangkapan rekan mereka sesama nelayan.

Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah usai melaksanakan shalat zuhur di Masjid Agung yang lokasinya berdampingan dengan gedung kantor Gubsu , langsung menemui kerumunan para pendemo. Diatas podium milik pendemo Edy pun menyapa dan mengajak para nelayan berdialog.

“Saya senang ada unjuk rasa, tapi jangan seperti ini. Saya baru bertugas lima hari dan belum tahu apa yang menjadi duduk perkaranya. Kalau kalian sudah beri tahu saya dan saya tidak tindak lanjuti, kalian boleh unjuk rasa. Saya minta beberapa perwakilan silahkan masuk dan berdialog, kita bicarakan masalahnya,” ujar Edy.

Beberapa perwakilan merespon ajakan Edi dan masuk ke dalam kantor Gubsu untuk berdialog, sisanya membubarkan diri sembari melafalkan doa yang dituntun Edy. Sebelum bubar, beberapa pendemo juga menyempatkan diri untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Edy.

Di dalam ruang Press Room kantor Gubernur Sumut, Edy didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan dialog langsung dengan puluhan perwakilan nelayan.

Terkait penangkapan nelayan, Edy meminta bantuan Ditpolair Polda Sumut untuk menelusuri pelaku penangkapan dan penyebab penangkapan.

“Untuk penangkapan, saya minta dicari tahu penyebabnya. Menurut saya, tidak mungkin ditangkap jika tidak salah. Kalau, kalian rakyat saya, ditangkap tanpa melakukan kesalahan laporkan pada saya. Tapi kalau salah dan melanggar aturan, memang wajar ditangkap,” kata Edi.

Terkait persoalan penggunaan alat tangkap yang dilarang, Edy meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut untuk menelaah undang-undang serta peraturan menteri terkait untuk kemudian dihasilkan solusi atau rekomendasi terbaik untuk masalah tersebut.

Rahman Gapiki, salah satu kordinator yang memimpin unjuk rasa menyampaikan bahwa gejolak di tengah nelayan kecil terjadi setelah terbitnya Permen KP Nomor 71 tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI.

“Kalau memang penggunaan pukat trawl dilarang, harusnya ada solusi alat pengganti. Janji menteri, seluruh nelayan kecil di bawah 5 GT akan ada diberi ganti untuk alat tangkap. Sampai sekarang tidak ada kejelasan. Untuk itu, kami mengharapkan solusi Pak, biar kami pun bisa melaut lagi dan tidak ada penangkapan korban Permen 71 ini,” ungkap Rahman.

Sementara itu Kepala Satuan Patroli Ditpolair Polda Sumut Zonni Aroma menerangkan bahwa sejak lama penegak hukum telah melakukan penyuluhan kepada nelayan, terkait pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan, termasuk salah satunya pukat trawl. (HSP)

Komentar

News Feed