Opini

New Normal: Kasus Covid-19 Meroket

Akuratnews.com - Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama. Anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit untuk penambahan kasus yang mungkin saat ini belum terdeteksi. Rincian alokasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp3 triliun, anggaran Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun (aa.com.tr, 4/7/2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah. Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan datanya, hingga hari ini saja, penambahan jumlah positif baru COVID-19 mencapai 1.447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142 (viva.co.id, 4/7/2020).

Indonesia pun tak ketinggalan untuk penerapan new normal, dengan terlihatnya pelonggaran pembatasan sosial skala besar (PSBB) di tengah-tengah masyarakat yang bahkan belum siap. Beberapa negara yang menerapkan konsep new normal juga tak berjalan optimal, seperti Korea Selatan yang mengungkapkan kesiapan diri untuk melakukan New Normal, seperti anjuran WHO namun pada akhirnya Korea Selatan malah mencatat kembali kasus baru virus corona. Tokyo, Jepang juga mengalami peningkatan kasus pasca pemerintah mencabut pembatasan di Fukuoka. Demikian pula di Pakistan, India, Iran, Meksiko, merupakan negara-negara yang dianggap gagal dalam menerapkan new normal. Menurut Direktur Eksekutif Center for Clinical Epidemiology & Evidence-Based Medicine FKUI-RSCM, Tifauzia Tyassuma, tidak ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal tanpa menyelesaikan masalah kesehatan terlebih dahulu.

Meningkatnya jumlah kasus virus corona dianggap sebagian masyarakat akibat dibukanya penerapan new normal, dimana masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan dibukanya beberapa fasilitas umum untuk peningkatan ekonomi. Di masa transisi seperti Jakarta, masyarakat hampir bisa berkegiatan normal, karena berbagai pusat perbelanjaan sudah dibuka dan transportasi umum pun mulai diperbanyak. Kondisi jalanan pun sudah mulai macet seperti masa sebelum PSBB dimulai. Beberapa daerah pun juga mengalami hal yang sama, dengan konsep new normal aktivitas perkantoran, perbelanjaan, dan kegiatan-kegiatan lain juga kembali normal. Hal ini justru membuka peluang semakin melebarnya penyebaran virus corona yang sudah tentu akan semakin meningkatkan jumlah kasus Covid-19. Namun Pemerintah mengklaim bahwa lonjakan kasus yang terjadi karena faktor tes masif dan pelacakan agresif yang dilakukan oleh pemerintah, bukan karena tidak diputusnya rantai sebaran. Seolah sesuatu yang wajar, bahkan prestasi pemerintah yg menunjukkan sudah dilakukan tes ke lebih banyak orang. Justru program pelonggaran PSBB lah yang seharusnya dievaluasi dan pemerintah segera membuat terobosan penanganan termasuk meningkatkan anggaran penanganan.

Negara tentu mempunyai peranan besar dalam penanganan wabah pandemi virus corona ini, sehingga diperlukan usaha yang optimal, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi dan pengumpulan data yang akurat, kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, termasuk kesiapan dari sisi anggaran. Menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan tes dan pelacakan untuk memastikan individu yang telah terinfeksi virus tersebut tidak menularkan kepada orang-orang yang sehat.

Meminta masyarakat untuk  mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan tidak lantas mengurangi penyebaran virus covid-19 jika tidak dibarengi dengan penanganan yang tepat dari Pemerintah. Negara juga mempunyai tanggungjawab untuk mencari solusi yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak pembatasan selama masa karantina. Kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa / kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan risiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas. Apalagi Indonesia untuk sampai pada puncak pandemi saja belum, sehingga penerapan new normal perlu menjadi pertimbangan dalam-dalam. Pemerintah melakukan koordinasi dengan para ahli maupun pakar medis terkait kebijakan yang akan diambil dalam wabah seperti ini, jangan sampai kebijakan yang ada justru memberikan kemudharatan bagi masyarakat dan negara.

Dalam Islam, seorang Pemimpin berperan sebagai raa’in dan junnah akan bertanggungjawab dalam penanganan wabah baik dari fasilitas kesehatan, obat-obatan, APD, sampai kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah secara langsung ataupun tidak langsung. Sumber daya alam akan dikelola sesuai dengan ekonomi islam, sehingga negara tidak perlu sampai berhutang ke negara lain untuk menangani wabah. Saat terjadi wabah maka pembiayaan diambil dari pos fa’i dan kharaj, jika tidak mencukupi maka dapat diambil dari keuntungan kepemilikan umum. Negara tidak akan bergantung pada investasi asing, karena pengelolaan SDA sesuai dengan ekonomi islam akan mampu memperkuat ekonomi Negara.

Dengan penerapan sistem Islam, masyarakat akan sejahtera, keamanan terjaga, kebutuhan terpenuhi, tanpa ada intervensi dari asing karena negara akan memenuhi segala kebutuhan dan pembiayaan dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dan sesuai syariat Islam. Selain itu sebagai seorang muslim maka senantiasa untuk mengambil hikmah atas semua musibah, termasuk wabah pandemic covid-19, menyadari sudah saatnya kembali kepada aturan Allah SWT. Wabah ini adalah bukti kekuasaan Allah, kesombongan negeri-negeri kufur tumbang karena tersungkurnya ekonomi mereka. Hal ini menjadi penyemangat bagi kaum muslim yang sedang berjuang bahwa pertolongan Allah SWT semakin dekat. Wallahua’lam bishawab.

*Penulis adalah seorang Pemerhati Lingkungan dan Politik

Baca Juga