Opini

New Normal, Sebuah Solusi Tuntas atau Absurditas?

Akuratnews.com - Definisi “New Normal” adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka berada di tingkat moderat atau sedang. Dia menambahkan, beberapa sektor sedang mempersiapkan SOP untuk skenario new normal. (sumber : tirto.id)

Menanggapi hal tersebut, dr. Dicky Budiman M.Sc.PH, PhD (Cand.) dari Centre for Environment and Population Health (CEPH), Griffith University mengatakan negara yang bisa melonggarkan pembatasan sosial idealnya adalah negara yang memang sudah melewati puncak kurva epideminya. "Bukan negara yang saat ini sedang dalam proses meraih puncak. Kita masih ada di gelombang pertama, belum mencapai puncak," jelasnya dalam Webinar, Kamis (28/5/2020). (sumber : ayobandung.com)

Indonesia bukan negara pertama yang merencanakan kebijakan new normal ini. Negeri ginseng alias korea selatan ini sudah terlebih dahulu memulainya. Setelah melihat kasus pandemi yang disinyalir mengalami penurunan, korsel memulai fase “New Normal” nya. Korsel melonggarkan pembatasan sosial pada awal bulan ini, dan masuk ke periode new normal (normal baru) bagi bisnis dan sekolah kembali beroperasi. Namun justru lonjakan kasus tak disangka terjadi. Mulai dari kasus di klub malam Itaewon, di TK, dan kini di pusat logistik di kota Bucheon. Dilaporkan kantor berita Yonhap, Kamis (28/5/2020), ada 82 kasus yang sudah dilacak dari fasilitas logistik Coupang di Bucheon. Alhasil, 4.159 orang terkait fasilitas itu harus ikut tes corona. (sumber : liputan6.com)

PBB telah mencanangkan konsep “new normal” sebagai formula dan peta jalan bagi solusi persoalan dunia hari ini. Dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19).  Sejalan dengan fungsi PBB, World Health Organization (WHO), underbow PBB di bidang kesehatan, telah memberikan dukungan resmi melalui News Release 15 Mei 2020 bertajuk “Local epidemiology should guide focused action in ‘new normal’ Covid-19 world”.

Padahal, kebijakan new normal ini disayangkan banyak pihak. Terutama dari kalangan medis yang notabene memahami timeline virus ini berjalan. Seharusnya pemerintah memerhatikan timeline kalender epidemiologi virus ini, namun hal ini tidak diindahkan. Apabila pemerintah mau memerhatikan hal ini dengan baik tentu mampu menentukan kapan normalisasi kondisi itu bisa ditetapkan bukan justru menghitungnya dengan hitungan ekonomi.

Tak hanya itu, melihat kurva penyebaran virus di Indonesia saja belum mencapi titik puncak apalagi landai. Padahal, ketika kurva penyebaran ini telah mencapai titik landai memungkinkan untuk memasuki periode New Normal. Wakil ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, “Saat ini terlalu cepat untuk mengambil langkah new normal. Untuk masuk new normal, pemerintah harus memiliki indikator dan kriteria berbasis data penanganan corona secara medis dan epidemiologis” (sumber : Kompas TV)

Namun, hal ini sungguh tidak mengherankan hati. Pasalnya, kebijakan new normal ini lahir dari rahim ideologi kapitalisme. New normal yang dimaksud dalam tatanan sistem ini tidak akan lepas dari sudut pandang sekuler dan kepentingan ekonomi para kapitalis. Terbukti, kebijakan new normal yang digaungkan oleh rezim didasarkan pada hitungan ekonomi bukan dari segi sains sama sekali.

Dan sebagai sebuah negara yang hilang kemandiriannya, berbagai kebijakan yang ada hanya buah dari ketundukan rezim terhadap negara-negara barat yang telah berkonsensus dalam satu atap yakni PBB. Dikte negara adidaya barat terhadap negeri-negeri muslim tidak akan berhenti termasuk di masa pandemi, demi mengukuhkan hegemoni dan meraih keuntungan materi.

Sungguh, kebijakan new normal bukanlah kebijakan yang sepenuh hati berpihak pada masyarakat. Digadang-gadang menjadi sebuah solusi tuntas justru menampakkan absurditas. Seolah dalam hidup yang terpenting hanya teraih sebanyak-banyaknya materi dibandingkan keselamatan jiwa. Mustahil new normal akan melindungi masyarakat, negara hanya fokus meloloskan berbagai kepentingan daripada memberi edukasi protokoler kesehatan, sarana perlindungan diri, apalagi memenuhi kebutuhan. Negara alpa dalam menjalankan perannya.

Sebuah absurditas pula jika dikatakan new normal ini akan memberikan kebaikan bagi ekonomi masyarakat. Ini memang akan menggerakkan roda perekonomian, tapi justru mendongkrak usaha para kapitalis modal besar. “wong cilik” lagi-lagi harus menelan pil pahit mengambil remahan-remahan nafkah dari usaha kecil di tengah kondisi ekonomi yang menghimpit.

Disini kita butuh menyadari bahwa kebijakan new normal ini adalah kebijakan dangkal yang lahir dari pemikiran sekuler kapitalis. Kita butuh solusi hakiki untuk memutus mata rantai pandemic ini. Berharap dari New Normal tidak akan membawa kebaikan, sebab merupakan kebijakan yang lahir dari akal dan hukum manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita butuh syariat islam, sebuah aturan paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Dengan adanya syariat islam yang diterapkan dalam kehidupan akan memfungsikan berbagai pilar sesuai dengan perannya dalam hukum syara’. Negara sebagai kiyan atau institusi yang wajib untuk mengurus urusan umat akan berupaya penuh memutus mata rantai pandemic demi keselamatan jiwa manusia. Sebab, islam yang diterapkan memiliki salah satu tujuan yakni menjaga jiwa manusia. Negara akan bertindak semata-mata ketaatannya kepada Allah  agar pandemic ini segera berakhir. Negara inilah yang lahir dari peradaban islam, peradaban yang pernah Berjaya selama 13 abad lamanya. Inilah yang kaum muslim butuhkan dan harus perjuangkan. Wallahu’alam bish shawab.

*Penulis adalah: aktivis dakwah dan praktisi pendidikan

Baca Juga