NGO Siap Kawal Penempatan Migran One Channel System ke Saudi

Jakarta, Akuratnews.com –  Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Arab Saudi akhirnya kembali dibuka normal per 1 Oktober 2019.

Hal ini diperlihatkan melalui Surat yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja ditandatangi Plt. Aris Wahyudi, M.Si tertanggal 17 September 2019 nomor 3/11830/PK.02.00/IX/2019/ perihal pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau (SPSK).

Surat itu ditujukan kepada kepada kepala dinas yang di bidang Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten kota di daerah potensi pekerjaan migran Indonesia untuk mengawal proses penempatan PMI.

Menanggapi pernyataan resmi Kemenaker tentang penempatan PMI sektor rumah tangga ke Arab Saudi, Ketua Umum Yayasan Memajukan Tenaga Kerja Indonesia (YMTKI), Zulfikri D. Jacub ditemui di kantornya Toni Lawfirm & Rekan di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (19/9/2019) mengatakan dukungannya untuk pembukaan kembali penempatan PMI melalui SPSK.

“Sebagai mantan PMI saya apresiasi kebijakan membuka kembali pengiriman PMI sektor domestik ke Arab Saudi melalui model SPSK. Kebijakan ini tetap harus kita awal dan bukan cuma janji belaka agar benar-benar memberi perlindungan pada upaya pemartabatan PMI,” ujar Zulfikri.

Menurut Zul, begitu biasa disapa, sejak Moratorium penempatan PMI sektor rumah tangga ke Arab Saudi yang diberlakukan pada tahun 2015 seolah memang terjadi penghentian pengiriman.

Namun dalam praktek sebenarnya tetap berlangsung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pengiriman PMI ke Arab Saudi oleh para mafia PMI. Jumlahnya diperkirakan minimal 5.000 orang tiap bulannya.

Artinya, lanjut mantan wartawan BNP2TKI era 2008-2014 ini, selama 4 tahun ribuan PMI sektor domestik bekerja tanpa kepastian perlindungan.

Dan jika terjadi masalah, negara sulit memberikan perlindungan karena datanya tidak ada di perwakilan di samping hak-haknya akan sulit dibela karena ketiadaan dokumen kontrak kerja sebagai payung hukum perlindungan haknya sebagai pekerja.

“Kami mendukung dan mengawal program penempatan melalui SPSK,” tegasnya.

Seperti diketahui, dalam rangka pelaksanaan project SPSK ini merupakan tindak lanjut dari Technical arrangement concerning Pilot Project on One Channel System for Limited Placement of Indonesian Migrant Workers in The Kingdom of Saudi Arabia antara RI dan menaker pembangunan sosial Kerajaan Arab Saudi.

Kerja sama ini bersifat uji coba secara terbatas, yakni dengan jumlah PMI tertentu, evaluasi setiap tiga bulan, lokasi tertentu (Jeddah, Madinah, Riyadh, dan wilayah timur, yakni Damam, Qobar, Dahran) dan jabatan tertentu (baby sitter, family cook, elderly caretaker, family driver, child careworker, dan housekeeper).

Setidaknya, ada 21 point penting pada Sistem Penempatan Satu Kanal yang pada kerja sama sebelumnya tidak diatur dan menjadi titik lemah dalam perlindungan pekerja migran.

Poin baru tersebut antara lain proses rekrutmen dan penempatan PMI melalui sistem online terintegrasi yang memungkinkan kedua pemerintah melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Penulis: Ahyar
Editor: Redaksi
Photographer: Ahyar

Baca Juga