oleh

OJK Hanya Mengawasi Fintech Yang Terdaftar

Jakarta, Akuratnews – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan hanya mengawasi peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar yang saat ini jumlahnya mencapai 77 fintech.


“OJK mengingatkan bahwa P2P ilegal tidak menjadi tanggung jawab pihak manapun,” ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih di Gedung OJK, Rabu (12/12).


Sekar Putih menambahkan saat ini OJK telah menghentikan 404 P2P lending ilegal dan telah mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal. “OJK sudah memutus aliran dana dan melaporkan ke Polisi, P2P lending ilegal,” tambah Sekar Putih.


Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi menambahkan dalam POJK No 77 tentang P2P lending disebutkan semua fintech harus mendaftar ke OJK. “Jika siapapun yang punya kegiatan pinjam meminjam tapi tidak terdaftar sudah batal dengan hukum,” terangnya.


Sementaar itu Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tonggam Lumban Tobing mengatakan Hingga Oktober 2018, OJK sudah menutup 404 fintech lending ilegal. “Memang banyak dari China tapi banyak juga dari Indonesia. Dari Thailand juga ada,” ujar Tonggam Lumban Tobing.


Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menjelaskan ada tiga cluster fintech di Indonesia. Cluster pertama, memberikan dalam ekosistem tertutup, misal: Go-Jek, Tokopedia, Ace Hardware dan Informa. “Cluster pertama kami garansi tidak pernah ada keluhan.

Pinjamannya bisa berkompetisi dengan tingkat bunga bank; misal di bank 15% di sini bisa cuma 10%,” ujar Hendrikus.
Cluster kedua, ekosistem terbuka tapi terbatas. Model bisnis ini harus ada jaminan, personal garansi, invoice, properti, resi gudang. Misalnya: Traveloka. “Yang ramai dibicarakan cluster ketiga: siapapun bisa minjam tanpa jaminan. Inilah kenapa bunganya tinggi. Di OJK untuk cluster tiga jumlahnya kurang dari sepertiga, selebihnya cluster 1 dan 2,” jelas Hendrikus.


Sekar Putih Djarot menambahkan Fintech wajib memenuhi seluruh ketentuan POJK 77 / 2016 dan POJK 18/2018 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. “Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara fintech lending P2P yang telah terdaftar atau berizin jika terbukti melakukan pelanggaran,” pungkas Sekar. (LH)

Komentar

News Feed