Ombudsman dan Komnas HAM Harus Ikut Investigasi Kematian Enam Orang Pengikut HRS

Jakarta, Akuratnews.com - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan polisi yang mengakibatkan kematian enam orang yang sedang mendampingi perjalanan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS).

Peristiwa ini, seperti dikatakan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Fatia Maulidiyanti, merupakan bentuk pelanggaran prinsip fair trial atau peradilan yang jujur dan adil.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun KontraS, Fatia menyebut, polisi mengakui sedang melakukan pembuntutan yang berkaitan dengan proses penyelidikan. Di satu sisi, pihak FPI menyatakan bahwa keluarga HRS sedang melakukan perjalanan untuk pengajian rutin keluarga. Di tengah perjalanan, dari kedua belah pihak menyampaikan keterangan yang berbeda atas tewasnya enam orang tersebut. Kendati demikian, penembakan ini tidak dapat dibenarkan.

Dalam beberapa kasus hasil pemantauan KontraS, selama tiga bulan terakhir terdapat 29 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 34 orang tewas. penggunaan senjata api yang mengakibatkan tewasnya seseorang, kami menemukan sejumlah pola, seperti (1) korban diduga melawan aparat, (2) korban hendak kabur dari kejaran polisi. Seringkali alasan tersebut digunakan tanpa mengusut sebuah peristiwa secara transparan dan akuntabel.

"Dalam konteks kematian enam orang yang sedang mendampingi HRS, anggota kepolisian dIpandang sewenang-wenang dalam penggunaan senjata api karena tidak diiringi dengan membuka akses seterang-terangnya dengan memonopoli informasi penyebab peristiwa tersebut" ujar Fatia dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/12).

Besarnya jumlah korban tewas menunjukkan masih banyak anggota Polri yang tidak menerapkan prinsip nesesitas dan proporsionalitas sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 3 Perkap No. 1 Tahun 2009 maupun Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009.

Lebih jauh, kesewenang-wenangan penggunaan senjata oleh anggota Polri telah mengabaikan hak masyarakat atas persamaan di hadapan hukum sebagaimana Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999.

"Atas peristiwa kematian enam orang tersebut, kami mengindikasikan adanya praktik extrajudicial killing atau unlawful killing dalam peristiwa tersebut," tandasnya.

Penggunaan senjata api dikatakan Fatia, juga semestinya memerhatikan prinsip nesesitas, legalitas, dan proporsionalitas. Terlebih lagi berdasarkan UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan bukan membunuh.

Atas hal inilah, KontraS mendesak Kapolri melakukan proses hukum secara terbuka dan adil terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan penembakan terhadap para korban.

"Kapolri juga harus memastikan bahwa tidak ada upaya tekanan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap korban yang bertujuan menghentikan proses hukum dan akuntabilitas internal Polri," imbuhnya.

Propam Polri dipandang KontraS harus melakukan pemeriksaan dan audit senjata api dan amunisi secara berkala yang digunakan oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam proses pembuntutan tersebut.

"Komnas HAM dan Kompolnas secara independen juga harus melakukan pemantauan langsung dan mendalam terhadap peristiwa penembakan ini. Komnas HAM dan Kompolnas juga harus memastikan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan nantinya akan memiliki tekanan pada proses hukum yang berjalan serta memenuhi hak-hak dari korban penembakan," ucapnya.

Terakhir, KontraS juga meminta Ombudsman melakukan investigasi terkait dengan dugaan maladministrasi dalam proses penyelidikan yang menyebabkan tewasnya enam orang tersebut.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga