Ombudsman Desak Pemerintah Buat Peraturan Terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Honorer

Jakarta, Akuratnews.com - Ombudsman RI mendesak Pemerintahan Jokowi untuk segera membuat Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS termasuk para tenaga honorer.

"Pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum," demikian kata Ombudsman dalam rilis resminya yang diterima Akuratnews.com, Kamis (31/05/2018).

Data Ombudsman menyebutkan, puluhan ribu Pegawai Pemerintah Non PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK). Alasannya, belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015.

"Bagaimana dengan kewajiban Pemerintah terhadap mereka (pegawai pemerintah non PNS-red)?, Bahkan hanya untuk hak dasarnya!" tukas Ombudsman.

Ombudsman menilai, lambannya keadilan bagi para pegawai non PNS itu sebagai sebuah ironi. Hal tersebut karena Pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja tetapi Pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya.

Desakan keras Ombudsman ini, menyusul munculnya pernyataan Menteri Keuangan tentang penghasilan pejabat negara BPIP yang dinilai wajar mengingat sudah 6 bulan mereka bekerja dan belum mendapatkan haknya.

Ombudsman mempertanyakan, jika terhadap BPIP yang baru dibentuk 6 bulan saja Pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban Pemerintah terhadap pegawai Pemerintah yang non PNS sementara mereka sudah lebih lama bekerja?

Bagi Ombudsman, selain abai dan telah melakukan maladministrasi, Pemerintan sebagai pemberi kerja juga tampak ambigu dalam menetapkan keadilan bagi para pekerjanya.

Karenanya, tak hanya mendesak pembuatan PP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, Ombudsman juga meminta Pemerintahan Jokowi segera membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat Kementerian/Lembaga agar polemik gaji BPIP bisa diselesaikan dan tidak terulang kembali. (Mdz)

Penulis:

Baca Juga