Omnibus Law Cipta Kerja Benarkah Untungkan Pekerja dan Pengusaha ?

Jakarta, Akuratnews.com - Di tengah polemik virus Corona (Covid 19), polemik Undang - Undang (UU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law Cipta Kerja terus menjadi perdebatan. Permasalahan pasca nantinya UU ini disahkan, masih terus mengurai perdebatan yang seakan tak berujung dengan pro kontra keadaannya. Apalagi, pihak pekerja di bawah organisasi serikat pekerja, sangat keras menolak UU ini untuk disahkan.

Dalam diskusi Omnibus Law, Akademisi Unas Amshori Bahrudin Sjah, mengungkapkan Omnibus Law meruoakan ide yang bagus. Perlu adanya dukungan berbagai pihak. Walaupun drmikian, kebijakan ini perlu pengawalan dalam realisasinya.

"Ini perlu pengawalan. Namanya pengesahan bisa saja ada penyelewengan. Namun saat ini kami melihat ide ini bagus," ungkapnya, Kamis (19/3/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Kornas Ormas Bhineka Tunggal Ika Dr. Saiful Rahim, mengatakan tidak ada satu pemerintah yang memiliki niat buruk. Tidak ada kepala negara yang akan menjerumuskan masyarakatnya.

"Pemerintah menjembatani atau memediasi dua komponen yang masing-masing berseberangan. Pengusaha inginnya mendapatkan jumlah produk yang besar tetaoi dengan kewajiban yang sedikit," katanya.

"Dari sisi pekerja jumlah kerja sedikit dengan honor yang besar. Perlu ada interpensi UU untuk mengatur," tambahnya.

Hal yang sama juga disampaikan, Amsori Bahruddin Syah. Amsori mengatakan yang diuntungkan dari Omnibus Law adalah pekerja. Sebab, kata dia, dalam draf RUU Omnibus Law itu tidak akan ada lagi calo-calo pekerja ketika Omnibus Law ini disahkan menjadi Undang-Undang.

"Saya kira kalau drafnya ini kita baca maka ini menguntingkan pekerja. Omnibus Law ini diharapkan calo-calo (pencari kerja) tidak ada," tandas Amsori.

Keuntungan lain pekerja yang didapat para pekerja dari Ombinus Law ini, Amsori, menambahkan adalah penghasilan pekerja.

"Jam lembur ada. Kalau pernah bekerja orang akan mencari tambahan atau bonus," katanya.

Dia lantas berharap ketika Ombnibus Law ini disahkan menjadi UU pengusaha mencari pekerja sesuai dengan kemampuan skil pekerja itu sendiri.

"TKI yang memiliki potensi salakan kembali ke Indonesia. Dan selama ini  yang kuliah ekonomi belum tentu bekerja di Bank. Jadi kita harap Omnibus Law ini mempekerjakan sesuai dengan kemampuan skil pekerja," tandasnya.

Penulis: Irawan

Baca Juga