Omnibus Law, Jokowi Kehilangan Arah?

Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) saat menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada September lalu. (Foto: bisnis.com)
Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (kanan) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea (kiri) saat menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada September lalu. (Foto: bisnis.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Angin segar seolah berhembus dari Istana ketika Presiden Jokowi pada akhir pekan lalu memutuskan menunda pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, khususnya kluster ketenagakerjaan.

Keputusan diambil setelah pada tengah pekannya, gabungan tiga serikat buruh yang diwakili oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Tidak lama bagi publik untuk melihat bahwa ada semacam “barter” di baliknya, gabungan serikat buruh kemudian merespon dengan keputusan pembatalan aksi besar peringatan hari buruh atau May Day, di mana sebelumnya diagendakan pada 30 April 2020. Perwakilan dari KSPI, Said Iqbal menilai saat ini adalah waktu yang lebih tepat untuk digunakan bersinergi menangani pandemi Covid-19.

Di satu sisi, negosiasi gabungan serikat buruh tersebut dinilai berhasil untuk membuat Presiden Jokowi memberikan sedikit perhatian terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversial. Hal ini dikarenakan sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bersedia menunda pembahasan apabila Pemerintah Pusat, sebagai pengusul regulasi ini, mengambil sikap serupa.

Namun di sisi lain, beberapa pengamat menyoroti kluster ketenagakerjaan yang ditunda justru menjadi urgensi yang harus dibahas secara komprehensif di dalam RUU yang utuh saat ini. Solusi atas terpaan badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama mewabahnya Covid-19 di Indonesia, dinilai harus menjadi prioritas agar bisa dimaksimalkan setelah pandemi mereda.

Berdasarkan kontradiksi dua dinamika yang mengemuka tersebut, bisa dipastikan bahwa perspektif publik saat ini turut berada di persimpangan jalan terkait prioritas mana yang harus ditempuh bagi kemaslahatan bersama. Untuk dapat sedikit menguak hal tersebut, terlebih dahulu sorotan harus ditujukan kepada Presiden Jokowi sebagai pihak penentu navigasi Omnibus Law Cipta Kerja.

Penyelarasan kepentingan atas Omnibus Law yang telah diperlihatkan dari Istana memberikan berbagai impresi tersendiri. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait dengan apakah bergulirnya dinamika tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar berhasil “ditaklukkan” oleh serikat buruh? Ataukah justru sebaliknya?

Jokowi Kehilangan Arah?

Sedikit ada keganjilan rasanya ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan pada Omnibus Law Cipta Kerja semata-mata karena pandemi Covid-19. Hal tersebut dinilai kontradiktif dan mengurangi elemen penting dari ambisi mahsyurnya dalam mendorong perekonomian dan investasi di Indonesia.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga