Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Singgung Pihak-Pihak yang Inginkan penghapusan outsourcing

Jakarta, Akuratnews.com - Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyinggung pihak-pihak yang menginginkan penghapusan outsourcing atau alih daya dalam sistem pekerjaan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar mengatakan, seharusnya pihak-pihak tersebut melihat fakta bahwa Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur terkait outsourcing sudah tiga kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun tetap dianggap tak bertentangan dengan Undang-undang 1945.

"Apakah outsourcing melanggar undang-undang? faktanya tiga kali gugatan terkait pasal 64, 65, 66 (UU nomor 13 tahun 2003) selalu dinyatakan hakim MK tidak melanggar UUD 45 kalau sudah tiga kali menjadi hukum positif ya sudah, memang artinya outsource (alih daya) sebuah keniscayaan kalau secara hukum positif tugas kita bukan membubarkan tapi memperbaiki," ujarnya dalam diskusi yang digelar di Hotel Mercure, Jakarta Barat, Rabu (13/03/2019).

Timboel justru mempertanyakan politisi yang menginginkan penghapusan sistem tersebut. Sebab menurutnya, bukan sistem outsourcing yang memiliki kesalahan namun justru segi pengawasannya.

"Semangatnya sekarang bagaimana memperbaiki sistem kerja outsourcing, bukan terkait isu pembubaran dan sebagian ada orang DPR, Caleg, Paslon, bilang mau penghapusan ini orang asal ngomong, sementara MK sudah mengatakan tidak melanggar UUD 1945. Maka semangatnya (seharusnya) memperbaiki," katanya.

Menurutnya, kesalahan perusahaan adalah menyerahkan sebagian pekerjaan ke perusahaan outsourcing yang tidak patuh. Sehingga muncul stigma negatif akibat ketidakpatuhan yang dilakukan perusahaan selama ini.

"Bahwa ini yang namanya outsource negatif kalau ada user yang menyerahkan sebagian pekerjaannya, kepada perusahaan-perusahaan outsource yang enggak patuh. Sehingga kirpah outsorce jelek, upah di bawah minum, jaminan sosial tidak juga, PHK segampang itu terjadi juga akhirnya orang lihat seperti perbudakan modern," ungkapnya.

Oleh karena itu kata dia, isu yang dimunculkan seharusnya perbaikan dan pengawasan undang-undang tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh oknum. Bukan justru penghapusan regulasinya.

"Memang isu yang dimunculkan outsorce ini perbudakan zaman modern, tapi itu bukan sistemnya tapi oknumnya. Tadi dibilang juga perusahaan outsourcing harus diperbaiki dengan ombudsman sehingga pekerjanya bisa melapor," pungkasnya.

Partai Gerindra Prabowo Subianto membeberkan 10 poin kontrak politik antara dirinya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Salah satu poinnya menyebutkan akan menyetop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing. (Red)

Penulis:

Baca Juga