KOMBATAN Desak Moeldoko Dicopot dari Jabatan KSP

Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan.
Ketua Umum DPN Kombatan Budi Mulyawan.

Jakarta, Akuratnews.com - Dewan Pimpinan Nasional ormas Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) meminta presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari Jabatan Kepala KSP.

Hal ini menyusul hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (KOMBATAN), Budi Mulyawan mengatakan Langkah pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko telah merusak dan tidak membangun system kepartaian yang sehat. Dimana langkah politik Moeldoko dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan melalui pengaruh dan jaringannya disekitar kekuasaan, karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini.

"Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal Partai Domokrat, Jika Presiden Jokowi membiarkan tindakan pembantunya yang terang terang mengacak acak urusan internal partai lain, maka bisa ditafsirkan Presiden memberi restu langkah politik Moeldoko" kata Budi Mulyawan dalam rilis yang diterima redaksi Sabtu, 6 Maret 2021.

Budi menambahkan Ormas KOMBATAN yang memiliki andil besar dalam pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 mengingatkan dualisme kepemimpinan partai Demokrat akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang sebenarnya bukan “perang mereka”. Sehingga akan mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini.

"Dengan dualisme kepengurusan seperti ini, gugat mengugat pasti akan terjadi, walaupun misalnya secara administratif hukum KLB Sibolangit sah, selanjutnya hasil KLB tersebut harus didaftarkan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapat pengesahan, bagi kementerian Hukum dan HAM hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri, demikian juga dengan pihak Kepolisian, yang pada akhirnya akan menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan" kata dia.

KOMBATAN menilai langkah politik Moeldoko sebagai Kepala KSP telah menyimpang dari Visi dan Misi Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirongrong, Moeldoko secara systimatis dan masiv sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP" tutup Budi.

Penulis: Suci Astuti

Baca Juga