Ormas TBBR Lakukan Mediasi Dengan PT. BKI terkait Tiga Hal

AKURATNEWS - Organisasi Masyarakat Tariu Borneo Bangkule Rajakng (Ormas TBBR) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Kunjungan ke kantor PT. Borneo Ketapang Indah untuk melakukan medias terkait tiga hal pokok yang dipertanyakan oleh TBBR, yaitu soal transparansi perolehan hasil peserta plasma kebun yang dikelola oleh mitra BKI, Koperasi Usaha Bina Bersama (KUBB).

Selain itu, yang juga ditanyakan soal-soal pegawai yang mengajukan pensiun dan tanggungan BPJS (ketenagakerjaan dan kesehatan).pada hari Kamis( 13/01/2022)

Dalam acara itu turut hadir mewakili Damang Kepala Adat Paku Karau, Dinas-dinas Koperasi dan UKM, Nakertrans dan Perindustrian Kabupaten Bartim, perwakilan KUBB dan warga masyarakat peserta plasma BKI.

Acara dimoderatori oleh Dedy Suwandi dari perusahaan group PT. Ciliandry Anky Abadi (CAA) juga General Manager BKI Pande Nyoman Sutarna, dan tim Group CAA Raden Agus dan Hendra. Begitu pula beberapa unsur pengamanan dari Kepolisian Sektor Pematang Karau dan Babinsa Kodim 1012/Btk.

Pada saat memulai pertemuan tersebut Kusno,selaku Perwakilan Kadamangan Paku Karau,menyampaikan petuah adatnya agar dalam pembicaraan mediasi ini, semua pihak menggunakan bahasa yang santun dan halus sehingga bisa menemukan solusi atas aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa jika ditelaah lebih dalam, antara pihak BKI dan aspiran tidak ada persoalan adat. Jika menyangkut adat maka pihaknya yang seharusnya menjadi penengah bukan ormas atau pihak lainnya.”ucapnya”.

Menanggapi apa yang menjadi tuntutan dari Ormas TBBR tersebut General Maneger PT. BKI Pande Nyoman Sutarna,mengatakan bahwa pembayaran hasil plasma dibayarkan kepada pemilik plasma yang tercatat selaku anggota KUBB saja.

Untuk meminta BKI menunjukkan lokasi plasma itu bisa saja, tetapi tidak pada pihak koperasi lainnya lagi. Sebab pihak BKI juga bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan inti-plasma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh ada jual beli atau lahan plasma yang dialih-tangankan pada pihak lainnya hingga berakhirnya masa kemitraan yang sudah disepakati dengan KUBB.

Raden Agus selalu Senior Manager Coorporate Affair PT.CAA menambahkan bahwa mediasi pertemuan yang dilakukan beberapa kali antara manajemen PT.BKI dengan pihak koperasi Isa Pakat seperti kantor DPRD, dan Polres sebenarnya sudah selesai, namun jika dianggap belum selesai oleh pihak yang merasa dirugikan dan masih belum puas dengan hasil beberapa kali pertemuan tersebut silahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan aturan Undang-undang yang berlaku di Negara ini atau silahkan gugat ke pengadilan biar kita bisa mendapatkan kepastian hukum tentang permasalahan koperasi Isa Pakat dengan pihak perusahaan.”ucapnya”.

Usai kegiatan mediasi tersebut, Kadisdagkop UKM Kariato mengatakan," Saya menyambut positif dalam mediasi hari ini, inisiatif PT BKI atas keinginan Ormas TBBR, bahwasanya tuntutan itu memang benar, tapi yang kami garis bawahi adalah PT. BKI ini bermitra dengan koperasi UBB itu kuncinya, jadi tidak bermitra dengan Koperasi Isya Pakat", ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Kariato, apapun kegiatan di perkebunan plasma PT. BKI ini kerjasamanya tetap dengan koperasi UBB, itu yang menjadi dasarnya. Memang Koperasi Isa Pakat sah, namun dalam kemitraan dengan PT BKI bahwa koperasi UBB lah Yang bekerjasama, sebab itu sudah ada Surat Keputusan Calon Plasma Calon Lahan (SKCPCL) Bupati Barito Timur, jadi kalau ingin bermitra, bekerjasamalah dengan Koperasi UBB.

Kariato berharap dalam permasalahan ini agar bisa cepat diselesaikan dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT) yang selambat-lambatnya pada bulan April nanti, silakan di sana minta penjelasan apa yang dituntut khususnya terkait pembiayaan pengelolaan perkebunan plasma tersebut secara transparansi, tukasnya.

Sementara itu Kadisnakertrans, Darius Adrian," Karyawan meminta pensiun itu wajar saja, akan tetapi melalui prosesnya, yakni karyawan dengan pihak perusahaan harus melakukan pertemuan yang dinamakan Bepartit, apabila dalam Bepartit tidak tercapainya satu kesepakatan maka bisa ditindaklanjuti ke Tripartit, bila ada perusahaan dan karyawan yang kurang sinkron silahkan berkoordinasi dan konsultasi dengan kita dan kita akan selalu meqqqmberikan jalan yang terbaik.

Terkait BPJS ada 2 yakni BPJS Kesehatan dan tenaga kerja dan itu wajib harus dilaksanakan oleh perusahaan", tutup Darius.

Penulis: Rama

Baca Juga